Untuk itu, dia berharap masyarakat tidak lagi bingung terhadap kebenaran beragam versi susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran yang beredar luas di masyarakat.
"Sehingga kami minta masyarakat untuk tidak bingung karena ini banyak yang bertanya dan WA (WhatsApp) apakah versi ini, yang mana yang benar? Bahwa semuanya itu adalah mungkin aspirasi, tapi bukan dikeluarkan resmi oleh Pak Prabowo Subianto maupun timnya," kata Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu.
Sebelumnya, Kamis (18/4), Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa pembicaraan terkait komposisi kabinet Prabowo-Gibran kian intensif menjelang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (22/4).
"Saya kira dengan makin dekatnya keputusan Mahkamah Konstitusi, saya kira pembicaraan tentang susunan kabinet dalam pemerintahan Prabowo-Gibran makin intensif, baik menteri-menteri yang berasal dari partai koalisi, ataupun menteri-menteri yang berasal dari berbagai macam profesi dan keahlian, termasuk daerah-daerah," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dia menyebut syarat untuk menjadi pembantu presiden dalam kabinet Prabowo-Gibran adalah mereka yang memahami dan menyetujui program presiden sebab kebijakan menteri merupakan elaborasi atau penerjemahan dari kebijakan presiden. (ant/aag)
Load more