Laporan Pelanggaran Pemilu 2024 Paling Banyak dari Provinsi Papua

Jayapura, tvOnenews.com - Berdasarkan catatan dari Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) laporan kasus pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilu 2024 paling banyak berasal dari Provinsi Papua.

Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo dalam keterangannya di Jayapura, Senin, mengatakan untuk pengaduan tentang pelanggaran Pemilu 2024 yang diterima DKPP sebanyak tujuh kasus dengan satu kasus di antaranya dalam tahap persidangan.

"Untuk enam pelaporan masih ada dalam tahap verifikasi sehingga belum dilakukan pelimpahan," katanya, Senin (29/4/2024).

Ia berharap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendapat dukungan semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama menyukseskan proses demokrasi di daerah itu.

"Karena pilkada tidak bisa berjalan dengan adil dan tertib tanpa adanya dukungan semua pihak, baik masyarakat, pemerintah partai politik maupun insan pers serta pasangan calon," ujarnya.

Dia menjelaskan dengan demikian semua pihak harus bekerjasama dengan integritas yang tinggi sehingga pilkada akan berjalan dengan baik di Papua.

Sementara itu, Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Papua Unsur Masyarakat Hanny Grasius Tanamal mengatakan satu kasus pelanggaran Pemilu 2024 yang sudah selesai disidangkan, yakni tentang pelanggaran kode etik di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen.