Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) semprot habis semua Kepala Daerah terkait pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang kurang mumpuni.
Jokowi mengaku kerap menemukan kasus di mana anggaran dibagikan ke dinas tanpa pertimbangan skala prioritas.
"Program harus orientasi hasil, harus ada return ekonominya, harus fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas, semuanya diberi skala prioritas nggak jelas," tegas dia, di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Kementerian PPN/Bappenas 2024, di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024).
Bahkan, Jokowi menyatakan diberi kenaikan anggaran 10 persen oleh pemerintah pusat, namun anggaran tersebut sekadar digelontorkan saja ke dinas tanpa tujuan yang jelas oleh pemerintah daerah.
"Ada kenaikan 10 persen (anggaran), semua (dinas) diberi 10 persen. Ndak jelas prioritasnya yang mana. Jangan sampai anggaran dipakai untuk rapat-rapat kebanyakan, dan studi banding yang kebanyakan," jelasnya.
"Sudah itu masa lalu, tapi masa depan (pemerintahan selanjutnya) jangan sampai itu terjadi lagi," lanjut Jokowi.
Terakhir, dia mengkritik terkait program yang harus tepat sasaran dan strategis agar pertanggungjawaban APBD tepat sasaran.
"Jangan sampai ada saya lihat anggaran untuk stunting, untuk puskesmas, diberikan ke puskesmas jadinya (malah dipakai untuk bangun) pagar puskesmas. Ada, jangan bilang nggak ada. Nggak ada hubungannya stunting sama pagar," tandas dia.
Terkahir, Jokowi berharap lewat Musrenbangnas ini dapat menjadi sekrup penyambung agenda pembangunan pusat dengan provinsi, kabupaten, dan kota agar semuanya selaras dan tepat sasaran.(agr/lkf)
Load more