Lanjutnya menjelaskan, jadi tidaknya menambah kementerian tergantung kebijakan presiden terpilih.
"Yang paham dan tahu betul kepentingan berubah atau tidaknya adalah presiden," ungkapnya.
Sebelumnya, Eks Capres nomor urut 3, Ganjar dengan lantang mengkritik wacana 40 kementerian presiden terpilih Prabowo Subianto.
Ia ingatkan, soal ketentuan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
"Setahu saya. Undang-undang itu sudah membatasi jumlahnya, maka kalau lebih dari itu tidak cocok dan tidak sesuai dengan undang-undang," kata Ganjar, Selasa (7/5/2024).
Menurutnya, hal ini bukan langkah yang tepat jika hanya untuk politik akomodasi atau mengakomodir para elite partai pendukung.
Load more