Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan Timur, Anggota DPRD DKI Klaim Jakarta Pasti Bebas Macet dan Polusi

Oleh karenanya,diharapkan adanya sinergi antara Pemerintah Provinsi dan DPRD dalam mengelola anggaran.

Begitu juga dengan perencanaan infrastruktur perlu benar-benar menyentuh hingga titik krusial masalah di masyarakat.

"Sinergi yang utuh antarkedua lembaga bisa mendorong Jakarta mungkin menggantikan Hongkong sebagai pusat ekonomi di Asia atau New York yang diklaim sebagai pusat ekonomi dan bisnis dunia," ungkap dia.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membentuk tim kecil untuk membahas tata ruang setelah tidak lagi menjadi IKN demi memastikan Jakarta menjadi kota global.

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta Heru Hermawanto menyampaikan, pihaknya menjadi tim pendukung yang menyiapkan data tata ruang sebelum dan setelah perpindahan IKN di Kalimantan Timur (Kaltim).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020, sebanyak 56,7 persen penduduk Indonesia menetap di daerah perkotaan.

Angka tersebut diprediksi semakin meningkat hingga 2035 menjadi 66,6 persen, yang artinya penduduk rural atau pedesaan hanya tersisa 33,4 persen.(ant/lkf)