Dasco Skakmat Kritikan Pedas Ganjar: Membangun Bangsa Indonesia, Itu Salah?

Jakarta, tvOnenews.com - Kritikan pedas Eks Capres Ganjar Pranowo langsung diskakmat Ketua Harian DPP Pratai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. 

Sufmi menjelaskan, perbanyak jumlah kementerian adalah hak presiden terpilih, Prabowo Subianto sebagai pemenang Pilpres 2024. 

"Saya tanya kembali, apakah misalnya kita mengakomodasi kawan-kawan yang sudah berjuang bersama-sama untuk kemudian membangun Indonesia ke depan itu apakah salah gitu lho? Itu kan adalah hak pemenang," pungkas Dasco seusai acara Halal Bi Halal DPD Gerindra DKI Jakarta di Tavia Heritage Hotel, Kamis (9/5/2024).

Tak hanya itu saja, Dasco juga tegaskan, Gerindra juga tak mempersoalkan jika pemenang Pilpres 2024 bukan Prabowo lalu menambah jumlah kementerian. 

Ketua Harian DPP Pratai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad

Lagi pula, kata Dasco, yang harus digaris bawahi, hingga kini Prabowo belum membahas wacanan penambahan jumlah kementerian. 

Maka dari itu, Dasco akui,  bingung atas wacana yang beredar soal penambahan jumlah kementerian.

"Nah itu (wacana penambahan jumlah kementerian) juga saya juga bingung," pungkasnya.

Kemudian, Dasco yang juga merupakan Wakil Ketua DPR RI menganggap munculnya wacana itu sebagai bagian dari aspirasi masyarakat.

"Saya pikir itu juga merupakan masukan aspirasi karena yang beredar ada penambahan kementerian ini itu," ungkap Dasco.

Selain itu, ia juga menilai sejauh ini Prabowo masih fokus untuk merancang program yang dijanjikannya ketika kampanye.

"Sampai dengan saat ini Pak prabowo masih fokus justru untuk merancang janji program yang dijanjikan dalam kampanye. Nah itu untuk nomenklatur, kementerian itu belum ada," bebernya.

Eks Capres Nomor Urut 03, Ganjar Pranowo 

Sebelumnya, ramai diberitakan soal Ganjar mengatakan jumlah kementerian sudah memiliki ketentuan undang-undang (UU) dan pemerintah wajib menjalankannya.

"Kalau tidak salah saya lupa persis pasalnya itu sudah ditentukan jumlahnya sehingga kita tidak bisa merubah kecuali peraturannya diubah," pungkas Ganjar saat ditemui di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Rabu (8/5/2024).

Menurutnya, UU tentang Kementerian Negara harus direvisi apabila menambah nomenklatur kementerian.

Bahkan, Ganjar tak memungkiri publik mencurigai penambahan nomenklatur kementerian sebagai bentuk politik transaksional.

"Semua alasan sangat mungkin tapi kecurigaan publik pasti mengarah ke sana. Wong sudah ada uu nya kok, mau apa lagi?" pungkasnya.

Namun, ia menyebutkan bahwa penambahan jumlah kementerian bisa saja bagian dari politik akomodasi.

"Tapi saya paham karena saya politisi saya sangat paham pasti politik akomodasi pasti dilakukan," ujar Ganjar. (aag)