Jakarta, tvOnenews.com - DPR RI berencana akan merevisi Undang-Undang (UU) Kementerian di tengah isu penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan partainya mendukung UU Kementerian direvisi.
Menurut dia, UU tersebut harus disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan pemerintahan yang baru.
Sebab, setiap periode memiliki tantangan yang berbeda.
“Saya kira memang yang namanya UU itu harus sesuai dinamika dan kebutuhan pemerintahan. Karena tantangan yang dihadapi pemerintahan tentu dari periode ke periode bisa jadi berbeda-beda,” kata Ace di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2024).
“Karena itu fleksibilitas UU di dalam mengakomodasi apa yang menjadi visi misi presiden terpilih tentu harus dibuka secara lebar,” sambungnya.
Untuk mengakomodasi itu, maka UU Kementerian harus direvisi.
“Ini semua tentu harus diakomodasi di dalam UU tentang Kementerian supaya kementerian tersebut memang bisa mengakomodasi,” katanya.
“Bukan hanya aspek politis, tapi juga aspek kebutuhan teknokratis di mana negara menghadapai tantangan yang saya sampaikan tadi,” lanjut Ace. (saa/lgn)
Load more