PDIP Sebut Usulan Kadernya Soal Melegalkan Money Politic Sebagai Bentuk Kejengkelan Pemilu 2024

"Bahkan untuk tingkat presiden pun sekarang ini, ini ada amplopnya. Kalau sudah begini, saudara sekalian, ini betul-betul kemerosotan mutu demokrasi kita dan ini tidak boleh dibiarkan," lanjut anggota Komisi IV DPR itu.

Meski demikian, Djarot mengatakan PDIP tidak sependapat dengan apa yang diusulkan oleh Hugua. Namun, pihaknya melihat pernyataan Hugua itu sebagai pengingat agar Pilkada 2024 tidak ada lagi praktik money politics.

"Meskipun rasanya sulit. Apakah kita harus menyalahkan rakyat yang menerima duit itu? Enggak. Apa artinya rakyat tidak percaya kepada demokrasi?" Ujar Djarot.

Dia menambahkan jangan sampai calon-calon yang maju di Pilkada nanti biayanya ditanggung oleh para pemodal maupun oligarki.

"Itulah mereka yang atas dasar biaya elektoral, jangan sampai biaya elektoral ini dalam Pilkada ditanggung oleh bohir-bohir, pemodal. Hati-hati. Ada biaya elektoral," bebernya.

"Jangan sampai jika terjadi money politics terus menerus, biaya elektoral ini dibiayai pemodal, oligarki, pemilik tambang, pemilik kebun, para koordinator. Saya punya pengalaman karena saya pernah maju di pilkada," lanjut Djarot.

Sebelumnya, Hugua meminta praktik money politic atau politik uang dilegalkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).