Jakarta, tvOnenews.com - Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII), Prof Mudzakir mengungkapkan bahwa memang timbul permasalahan dalam penegakan hukum jika jaksa menjadi penyidik dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
“Pertanyaan akademiknya adalah mengapa Jaksa serius mempertahankan wewenang menyidik dalam perkara Tipikor dan tidak tertarik dalam perkara lain, misalnya pembunuhan, perampokan atau pembegalan dan tidak tertarik menyidik perkara terorisme,” ungkapnya kepada wartawan, Jakarta, Minggu (26/5/2024).
Mudzakir mengakui tipikor memang perkara pidana yang seksi dan menjadi rebutan para penegak hukum terutama kejaksaan.
“Karena wewenang menyidik tunggal, yaitu Tipikor, maka setiap perkara yang dilaporkan kepada KPK dan Jaksa konklusinya selalu Tipikor karena wewenangnya tunggal. Hanya Tipikor (Tipikorisasi),” ujarnya.
Mudzakir mengatakan hingga saat ini KPK dan kejaksaan sama-sama memiliki wewenang memeriksa perkara Tipikor.
Namun, menurut Mudzakir, sering kali ada perkara yang bukan tipikor malah dibuat menjadi perkara tipikor.
“Kredit macet, (dibuat) tipikor, padahal sudah ada jaminan harta benda di bank. Dimana letak kerugian keuangan negara dan Tipikornya?, kan dasar pinjamannya perdata, yaitu perjanjian kredit dengan jaminan,” katanya.
Load more