Ditjen PAS Janji Suatu Saat Lapas Narapidana Terorisme Kosong

Jakarta, tvOnenews.com - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM RI berkomitmen agar lembaga pemasyarakatan (lapas) narapidana terorisme kosong, sehingga tidak ada lagi narapidana terorisme yang menganut paham radikal.

Hal itu disampaikan Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan Ditjen PAS Erwedi Supriyatno di Jakarta, Selasa (28/5/2024).

"Kami berkomitmen supaya ini suatu saat lapas ini kosong. Jadi, kita anggap semua sudah (ikrar setia) NKRI. Kami menginginkan lapas super maksimum itu kosong, supaya berarti tidak ada lagi napi yang masih radikal karena tidak mau NKRI," kata Erwedi.

Ditjen PAS juga selalu berkomunikasi dengan lembaga lain, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), untuk membina para narapidana terorisme. Ia menjelaskan, pembinaan yang dilakukan ialah berupa pembinaan intra-mural maupun ekstra-mural.

Secara sederhana, pembinaan intra-mural ialah pembinaan yang dilakukan di dalam lapas, sementara pembinaan ekstra-mural merupakan pembinaan lanjutan setelah terpenuhinya pembinaan intra-mural.

Dalam diskusi bertajuk Mencintai NKRI dari Balik Jeruji: Efektivitas Deradikalisasi Napiter di Indonesia itu, Erwedi mengakui bahwa Ditjen PAS terbantu dengan adanya program revitalisasi pemasyarakatan melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

Program tersebut membantu Ditjen PAS dalam menangani narapidana terorisme karena adanya pembedaan penempatan narapidana terorisme sesuai tingkat keterpaparan mereka terhadap paham radikal.

"Sejak revitalisasi pemasyarakatan, kita mulai ada sedikit kemajuan menangani terkait pembinaan napiter. Apalagi kita ada namanya revitalisasi pemasyarakatan terkait penempatan-penempatan. Ada lapas super maksimum atau high risk, khusus bagi narapidana yang masih mempunyai risiko yg sangat tinggi. Kemudian ada lapas maksimum, medium, dan minimum," tuturnya.

Diakui Erwedi, pembinaan narapidana terorisme agar mau berikrar setia kepada NKRI tidak mudah.

Dia menyebutkan setidaknya ada empat faktor yang menyebabkan narapidana terorisme enggan berikrar NKRI.

Pertama, narapidana terorisme masih merasa nyaman dengan kondisi sebelumnya. Hal ini kerap terjadi pada narapidana dengan masa tahanan cenderung singkat.

Kedua, narapidana merasa takut terhadap jaringannya.

"Dia kan takut, kalau dia NKRI, tentu akan mungkin diancam oleh jaringannya, mungkin diganggu oleh jaringannya, ancaman terhadap dia maupun terhadap keluarganya, sehingga dia merasa takut untuk (ikrar) NKRI," ujar dia.

Ketiga, mereka khawatir tidak bisa tercukupi secara finansial ketika bebas.

Menurut Erwedi, narapidana terorisme terjamin secara ekonomi karena kelompok ataupun jaringan teroris menghidupi dia dan keluarga.

Terkait kendala ketiga itu, Erwedi menjelaskan bahwa pemerintah, melalui BNPT, memiliki program pendampingan dalam meningkatkan kemandirian dan keterampilan narapidana terorisme.

"Sehingga mereka bisa mandiri dan bahkan diberikan modal usaha," tuturnya.

Keempat, kendala juga datang dari lingkungan masyarakat yang masih ragu untuk menerima mantan narapidana terorisme.

"Tentu kendala-kendala lain secara teknis, baik keterbatasan dari anggaran BNPT, personel BNPT, personel kami dari Ditjen PAS, pembina-pembina, wali, dan sebagainya, ini juga menjadi salah satu kendala," tandas dia.(ant/lkf)