DPR dan KPU Segera Bahas Putusan MA soal Batas Usia Cagub-Cawagub

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komsi II DPR RI Guspardi Gaus mengungkap pihaknya dan KPU RI segera membahas putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 yang mengubah syarat usia cagub-cawagub.

“Putusan MA kan bersifat final dan mengikat, untuk itu perlu diadopsi  dan dimasukkan dalam peraturan KPU (PKPU) mengenai pencalonan kepala daerah sebelum diterapkan,” kata Guspardi dalam keterangannya, Rabu (5/6/2024).

Menurutnya, kewenangan MA dalam melakukan pengujian terhadap Peraturan KPU sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Politikus PAN itu menyebut secara konstitusi, MA berwenang mengubah norma dalam peraturan termasuk PKPU terkait Pencalonan Kepala Daerah dan putusan MA wajib dilaksanakan.

“Sehingga, putusan MA tersebut wajib dimasukkan dalam norma persyaratan umur bagi calon yang akan mengikuti kontestasi Pilkada 2024, baik perseorangan maupun dari gabungan Partai Politik,” jelas Guspardi.

Guspardi menjelaskan KPU mesti menindaklanjutinya dengan melakukan evaluasi dan revisi terlebih dahulu sebelum dirumuskan ke dalam PKPU.

“Jadi, KPU tinggal menjalankan mekanisme yang ada, yakni berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum perevisian terhadap PKPU Nomor 9/2020 yang nantinya akan di pergunakan sebagai aturan dalam pelaksanaan Pilkada 2024,” bebernya.

Sebagai informasi, MA mengabulkan gugatan Partai Garuda mengenai syarat usia calon kepala daerah. Syarat usia cagub dan cawagub yang semula minimal 30 tahun pada saat pendaftaran, berubah menjadi minimal 30 tahun sejak pelantikan paslon.

Adanya putusan itu bisa membuat Kaesang Pangarep selaku putra bungsu Presiden Jokowi bebas mendaftar sebagai calon di Pilgub 2024.

Pasalnya, Kaesang baru genap 30 tahun pada Desember 2024. Sedangkan waktu pendaftaran dimulai pada Agustus 2024, penetapan paslon pada September, dan pemungutan suara pada November. (saa/ree)