“Karena apapun itu tanggungjawab negara sebenarnya. Jadi jangan sampai kontradiktif, negara mau memungut sesuatu dari rakyat,” ujar Hasto.
Di sisi lain beringin dengan kebijakan Tapera, Kubu PDIP turut menyorot langkah pemerintah era Jokowi yang mengizinkan organisasi masyarakat (ormas) mengelola pertambangan.
Menurutnya hal itu merupakan kebijakan kontradiktif yang diambil Jokowi terkait dua kebijakan tersebut.
“Pada saat yang lain tambang dibagi-bagi, dan ada persoalan terkait keadilan di situ. Ini yang menciptakan kontradiktif, padahal seharusnya seluruh sumber kekayaan alam kita dipakai sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia,” pungkasnya. (raa)
Load more