Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Pemungutan Suara Ulang atau PSU usai 20 putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2024.
Diketahui, berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023, bahwa pemungutan ulang nantinya tidak akan melaui tahapan kampanye.
"Pasal 98 PKPU Nomor 25/2023 berbunyi, dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS pasca-putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan kampanye," kata Komisioner KPU Idham Holik dalam keterangannya, Rabu (12/6/2024).
Dirinya juga menjelaskan PSU akan dilaksanakan pada hari kerja, hari libur dan hari yang diliburkan.
Idham juga meminta agar KPU Daerah baik Kota maupun Kabupaten untuk memberitahukan rencana PSU kepada kepala daerah, pimpinan instansi vertikal di daerah, pimpinan perusahaan, atau kepala satuan pendidikan.
"Agar memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam PSU pasca-putusan MK," bebernya.
Selanjutnya menyikapi putusan MK ini, rencananya KPU akan menggelar rapat selama tiga hari, terhitung sejak hari hingga Jumat (14/6/2024).
Adapun putusan ini, MK meminta KPU untuk menggelar 7 PSU dalam waktu 45 hari, 11 PSU dalam kurung waktu 30 hari dan 2 PSU digelar dalam waktu 2 hari.
Berikut sejumlah daerah yang akan menggelar PSU sesuai dengan putusan MK
Durasi waktu tindak lanjut 45 hari
1. DPRD Provinsi Gorontalo VI
2. DPRD Kota Tarakan I
3. DPRD Provinsi Riau III dan Kabupaten Rokan Hulu III
4. DPRD Kabupaten Jayawijaya IV
5. DPRD Kabupaten Jayawijaya IV
6. DPRD Papua Pegunungan I
7. DPD RI Sumatera Barat
Durasi waktu tindak lanjut 30 hari
1. DPRD Kabupaten Indragiri Hulu V
2. DPRD Kabupaten Meranti IV
3. DPRD Kota Dumai IV
4. DPR Papua Barat Daya III
5. DPRD Kabupaten Sintang V
6. DPRD Kabupaten Samosir I
7. DPRD Kabupaten Nias Selatan VI
8. DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan II
9. DPRD Provinsi Jambi II
10. DPRD Kota Cirebon II (disertai penghitungan ulang surat suara)
11. DPRD Kabupaten Cianjur III (disertai penghitungan ulang surat suara)
Durasi waktu tindak lanjut 21 hari
1. DPRD Kabupaten Gorontalo II
2. DPRD Kota Ternate II.(aha/lkf)
Load more