Mecengangkan, Kominfo Temukan Indikasi TPPO dalam Kasus Judi Online

Sebelumnya, Selasa, 23 April 2024, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Usman Kansong menyatakan satgas akan bekerja sama dengan Interpol untuk memudahkan penanganan kasus lintas negara.

"Satgas ini juga saya kira akan bekerja sama dengan Interpol, sama seperti satgas tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, mereka akan bekerja sama dengan kepolisian negara lain bekerja sama dengan polisi di negara lain," ujarnya usai menghadiri Acara Road to World Public Relation Forum 2024: AI dan Masa Depan Komunikasi Publik" di Jakarta Selatan, Selasa (23/4).

Sebagaimana Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang, Usman menyatakan Satgas Terpadu Pemberantasan Judi Online juga akan bekerja sama dengan pihak berwenang di negara lain agar dapat menangani praktik judi daring secara menyeluruh.

"Jadi, itulah dibentuk satgas. Kalau tidak ada satgas mungkin bingung-bingung, siapa nih yang harus berkoordinasi dengan luar negeri. Tetapi, kalau ada kerja sama dengan otoritas di negara lain, saya kira itulah yang kita sebut dengan penanganan yang komprehensif," ujarnya.

Menurut Usman, upaya melibatkan Interpol dilatarbelakangi temuan bahwa peladen (server) judi daring yang menyasar masyarakat Indonesia berasal dari luar negeri.

Kementerian Kominfo telah mengidentifikasi pada Oktober 2023 terdapat peladen yang berada di Filipina dan Kamboja sehingga kerja sama dengan Interpol atau otoritas di luar negeri akan dapat memungkinkan Pemerintah melakukan tindakan hukum terhadap bandar judi daring.

"Sebab, OJK tidak bisa memblokir rekening yang berasal dari luar negeri dan Kominfo tidak bisa menapis server di negara lain. Lewat kerja sama dengan otoritas di negara lain, saya kira itu yang kami sebut dengan penanganan komprehensif," jelas Usman.