Pelayanan Haji Tak Sesuai Perjanjian, DPR Desak Kemenag Tindak Tegas Travel Nakal

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI dari Fraksi PKS Wisnu Wijaya mendesak Kementerian Agama (Kemenag) menindak tegas travel haji yang tidak menepati perjanjian dengan jemaah.

Hal ini menyusul adanya aduan dari sejumlah jemaah haji khusus yang merasa dirugikan akibat pelayanan travel tersebut.

Mereka protes lantaran pelayanan yang diberikan tak sesuai dengan perjanjian awal dari pihak travel.

“Aduan yang kami terima dari jemaah haji khusus asal Cikarang bahwa mereka yang sebelumnya dijanjikan untuk ditempatkan di hotel transit bintang 5 justru ditempatkan di hotel bintang 3,” kata Wisnu dalam keterangannya, dikutip Selasa (18/6/2024),

“Selain itu, makanan yang diberikan juga tidak sesuai dengan standar pelayanan, dimana variannya dinilai sedikit dan seringkali mereka kehabisan jatah makan,” sambung dia.

Anggota Komisi VIII DPR RI ini menambahkan pihak travel juga disebut tidak membeli tenda di Mina yang sedianya diperuntukkan bagi para jemaah haji khusus.

“Akibat pihak travel tidak membeli tenda di Mina yang mana hal itu dinilai tidak sesuai dengan akad awal antara pihak travel dengan jemaah, sejumlah jemaah haji khusus ini terancam tidak mendapatkan tenda untuk mabit di Mina,” jelas Wisnu.

Wisnu mengatakan temuan terkait pelayanan tidak memuaskan dari travel haji khusus ini akan masuk ke dalam pembahasan serius pada rapat Timwas Haji DPR bersama Kemenag.

“Sebagai wujud komitmen kami terhadap pelindungan jemaah, Timwas Haji DPR mendorong Kemenag melakukan segala hal yang diperlukan terhadap pihak travel haji khusus yang terbukti menyalahi ketentuan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap jemaah yang dirugikan,” tegasnya.

Dia menyebut para jemaah haji bisa melaporkan melalui aplikasi Kawal Haji Kemenag jika terdapat keluhan lain terkait pelayanan haji. Hal ini untuk memudahkan Kemenag menindaklanjuti travel ‘nakal’ tersebut.

“Dari situ, harapannya dapat dilacak pihak travel mana yang bermasalah dalam hal pelayanan guna ditindaklanjut oleh Kemenag,” jelasnya.

“Jika terbukti bersalah, maka kami mendorong agar mereka diberi sanksi tegas berupa pencabutan izin usahanya atau meminta mereka memberikan kompensasi yang sepadan bagi jemaah yang telah dirugikan,” pungkas Wisnu. (saa/ree)