Ultimatum Ketua DPRD Satu Pekan Diabaikan Pemkot Jaksel Terkait Masalah Operasional Restoran di Melawai

Namun, dia kecewa karena harapannya sirna, tidak ada pergerakan dari Pemkot Jaksel.

"Kita ngadu ke kelurahan sudah, kecamatan sudah, sampai ke wakil rakyat (DPRD) juga sudah. Rasanya kami kecewa ya, sangat kecewa. Harus melapor ke mana lagi ini? Apakah kita harus ke presiden?," ujar Nizarman.

Selama dua pekan ini, dia mengatakan masih menerima keluhan dari warga terkait operasional kafe dan parkir liar yang kian meresahkan.

"Saya kan juga bingung tiap ketemu warga ditanya (tindak lanjut Pemkot). Keluhan ada terus soal kebisingan, soal parkir. Tapi kami bisa berbuat apa?," keluh Nizarman.

"Kan pemerintah daerah yang mengeluarkan izin, yang mengatur dan mengawasi penegakan disiplin daripada peraturan. Kami warga hanya bersifat melaporkan apa situasi yang terjadi," sambungnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Menteri Investasi sekaligus Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk melakukan evaluasi kebijakan OSS yang mengeluarkan izin para pengusaha di tempat permukiman warga.

Menurut politikus PDIP ini, perizinan yang dikeluarkan kadang tidak sejalan dengan pengaturan dari pemerintah daerah.