Dicecar DPR dan BSSN, Menkominfo Salahkan Tenant Gegara Tak Back Up Data PDN

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi buka suara terkait teguran dari Komisi I DPR dan BSSN karena tidak mem-back up data nasional di Pusat Data Nasional (PDN).

Ketua Umum Relawan Pro-Jokowi (Projo) itu menegaskan yang bertanggung jawab untuk mem-back up data adalah pihak tenant dari kementerian/lembaga.

“Yang mem-back up data itu harusnya tenant-nya kementerian/lembaga,” kata Budi di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2024).

Sebelumnya, Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan gagalnya pemulihan data PDN akibat diretas hacker itu terjadi karena tidak ada back up data di setiap PDN.

Dia menjelaskan data di setiap PDN seharusnya memiliki back up, sehingga ketika terjadi gangguan maka data tersebut tidak hilang.

“Di Batam itu tidak sepenuhnya (diback up). Jadi sebenarnya seharusnya kan itu diarsip. Artinya apa? Data yang ada di Surabaya seharusnya ada persis seperti itu juga di Batam,” ujar Hinsa dalam Rapat Kerja Komisi I DPR di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2024).

“Jadi begitu misalnya ada gangguan di salah misalnya Surabaya, analognya hampir sama cuma mati listrik hidupkan genset. Kira-kira itu sebenarnya,” sambung Hinsa.

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid kemudian bertanya total data yang diback up di PDN Batam. 

Hinsa menyebut hanya 2 persen data yang diback up di PDN Batam.

“Berapa persen yang ter-backup di Batam?” kata Meutya.

“Hanya 2 persen dari yang ada,” jawab Hinsa.

Di pertengahan rapat, Meutya kemudian menanggapi bahwa tidak ada back up data di PDN bukan karena tata kelola yang buruk. Namun, karena kebodohan pihak penanggung jawab.

Diketahui, back up data PDN merupakan ruang lingkup tanggung jawab Kominfo.

“Maksudnya Pak, kalau enggak ada back up sih itu bukan tata kelola sih Pak, kalau alasannya ini kan kita enggak hitung Batam back up kan karena cuma 2 persen kan. Ya berarti itu bukan tata kelola. Itu kebodohan aja sih Pak,” ujar Meutya.

“Intinya jangan lagi bilang tata kelola. Ini bukan masalah tata kelola, Pak. Jadi masalah kebodohan. Punya data nasional tidak ada satupun back up, berarti kan udah, silakan,” tandas politikus Partai Golkar itu. (saa/muu)