Muhammadiyah Jadi Korban Peretasan PDNS, Ismail Bocorkan Risiko yang Mengerikan

Ismail pun berpendapat bahwa ada kesalahan atau kekurangan pada perencanaan Pemerintah dalam membentuk PDN.

"Semua orang diminta datanya di PDN, tetapi pemerintah tidak memiliki backup data untuk itu, mengapa di perencanaannya tidak memikirkan sistem back up, dan manajemen resiko yang akan terjadi," ujar Ismail bertanya-tanya.

Dengan insiden ini, kata Ismail, Muhammadiyah berharap Pemerintah mampu bertanggung jawab atas permasalahan ini, termasuk segara mengambil langkah-langkah pemulihan.

"Pemerintah dalam mengatasi masalah PDN ini harus berkomunikasi dengan jujur dan terbuka kepada masyarakat. Serta berharap Pemerintah dengan segera menyusun kembali sistem siber yang lebih komprehensif dengan melibatkan expert dari berbagai pihak yang transparan," jelas Ismail.

Untuk diketahui, Pusat Data Nasional (PDN) lumpuh karena diserang peretas. 

Akibatnya, 210 instansi pemerintah terdampak dan layanan publik berbasis digital terganggu.

Peretasan terjadi sejak 20 Juni. Pusat data yang berlokasi di Surabaya itu diserang dengan modus ransomware.