"Hal seperti ini yang kita khawatirkan. Posisi menteri yang strategis, dijabat oleh orang yang tidak ngerti kerja. Ini tentu sangat berbahaya bagi Negara. Karena itu, kami meminta Presiden Jokowi untuk mencopot Budi Arie jika yang bersangkutan tidak secara jantan mundur dari jabatannya," tandasnya.
Terkait hal ini juga, Yudis menyampaikan agar Presiden Jokowi realistis dalam mempertimbangkan posisi Budi Arie.
"Jangan karena yang bersangkutan pendukung Presiden Jokowi, terus kejadian yang sangat fatal ini dibiarkan tanpa ada tindakan. Saya yakin Presiden bijaksana memandang kasus yang kami nilai sebagai peristiwa luar biasa," pungkasnya.
Sebelumnya, kasus serangan Ransomware ini semakin menarik perhatian ketika Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan besaran anggaran belanja untuk Pusat Data Nasional yang kena serangan ransomware. Anggaran ini dipaparkannya dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi Juni 2024, Kamis (27/6/2024).
Dijelaskannya, Pusat Data Nasional yang dikoordinir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Adapun, PDN ini menghabiskan anggaran APBN sebesar Rp 700 miliar.
Sri Mulyani menjelaskan anggaran belanja Pusat Data Nasional secara tematis masuk dalam golongan pengeluaran infrastruktur pemerintah yang mencapai Rp112,9 triliun di tahun 2024. Lebih rinci lagi, khusus Kementerian Kominfo mendapatkan jatah Rp4,9 triliun.
Dari total Rp4,9 triliun itu, Rp700 miliar di antaranya digunakan untuk belanja pengembangan Pusat Data Nasional. Sisanya ada Rp1,6 triliun untuk biaya operasional dan pemeliharaan BTS 4G, pengembangan kapasitas satelit Rp700 miliar, dan operasional Palapa Ring Rp 1,1 triliun.
Load more