Kemenkumham Angkat Bicara Kasus Afif Maulana, Beri Pesan Menohok ke Kapolda Sumbar

Lebih lanjut, ia menjelaskan Indonesia merupakan negara pihak di dalam Konvensi Menentang 

Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment/CAT). 

Indonesia juga berkomitmen untuk mendorong pelindungan hak anak-anak sebagai negara pihak konvensi hak-hak anak. Bahkan, sambung Dhahana, komitmen untuk mendorong penerapan HAM dalam penegakan hukum sejatinya sudah diperkuat dengan peraturan di level teknis kepolisian sejak tahun 2009.

Adapun produk hukum tersebut, yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Kita semua tentunya berharap apa yang menimpa 18 anak remaja ini ke depan tidak akan terulang kembali. Apabila suatu ketika ada persoalan anak-anak berhadapan dengan hukum, maka kepentingan terbaik anak harus selalu dikedepankan,” katanya menambahkan.

Dia mengungkapkan pihaknya juga telah memerintahkan Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat untuk membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait dalam mengikuti perkembangan kasus ke depan. 

Di samping itu, Dhahana menuturkan pihaknya selama ini telah melakukan pelatihan terkait CAT kepada sejumlah aparat penegak hukum (APH) termasuk aparat kepolisian. Tetapi, ia mengaku pelatihan tersebut masih terbilang belum memadai, baik dari jumlah peserta maupun intensitas.