Konflik Global Kian Memanas, Jokowi Ungkap Kondisi Ekonomi dan Politik Indonesia, Ternyata

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi membusungkan dada karena Indonesia berhasil menahan sejumlah konflik global yang kian memanas.

Dia bercerita bagaimana Indonesia dapat bertahan karena ekonomi dan politik di Indonesia berjalan stabil.

Hal ini dia sampaikan dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.

"Beberapa tahun ini kita sedang menghadapi dunia yang penuh gejolak, geopolitik, perang dagang yang semakin memanas dan juga perubahan iklim yang semakin nyata kita lihat," ujar Jokowi di Balai Sidang JCC Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Bahkan begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi global yang melambat.

"Tahun ini diperkirakan hanya (tumbuh) 3,2 persen, dan bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan. Alhamdulillah ini patut juta syukuri, ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil," tuturnya.

Jokowi membeberkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,11 persen pada kuartal pertama.

"Inflasi tetap terjaga, ini karena Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri setiap hari Senin selalu bertemu dengan kepala daerah untuk menjaga inflasi setiap daerah," ungkap dia.

Begitu juga dengan kondisi politik, di Indonesia baru saja menggelar Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 pada Februari yang lalu. Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 juga diselenggarakan di waktu yang sama.

Sementara itu, kini tengah menanti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang rencananya akan diselenggarakan pada November 2024.

"Pelaksanaan Pemilu yang juga berjalan dengan baik ini semua adalah modal dasar kita dalam membangun negara ini," jelas dia.

"Namun, untuk tumbuh lebih tinggi, untuk lebih kompetitif dengan negara-negara lain kita harus lincah, cepat, dan taktis," tandas dia.

Jokowi menyatakan Indonesia harus dapat memanfaatkan peluang sekecil dan sesempit apa pun. Oleh karena itu, akuntabilitas dan fleksibelitas harus dijalankan secara seimbang. 

Indonesia tidak boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang berorientasi pada proses, Indonesia harus berani fokus pada hasil yang capaian manfaatnya dirasakan oleh rakyat. (agr/dpi)