Pembantu Presiden Tegur Menantu Jokowi, Mendagri: Saya Agak Khawatir

Untuk diketahui, berdasarkan data Kemendagri per kemarin, Pemerintah Kota (Pemkot) Medan baru merealisasikan Rp 32,87 miliar anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari total Rp 81,16 miliar yang disepakati dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

Pada sisi pengawasan pemilu, Pemkot Medan baru mencairkan Rp 10,18 miliar dari total 25,45 miliar yang disepakati dalam NPHD bersama Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih) yang merupakan satu kesatuan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Artinya, masih ada sisa sekitar Rp 15 miliar yang belum dicairkan.

Pada sisi pengamanan pilkada, situasi jauh lebih buruk. Pemkot Medan, berdasarkan data yang sama, belum sama sekali mencairkan anggaran untuk Polri (Rp 15,11 miliar) dan TNI ( Rp 3,7 miliar).

Total, Pemkot Medan masih harus mencairkan sekitar Rp 83 miliar dana Pilkada 2024 yang tersebar buat KPU, Bawaslu, serta TNI dan Polri setempat.

Namun demikian, Tito mengaku yakin bahwa sisa utang ini dapat dipenuhi seiring waktu karena Medan, menurutnya, adalah kota besar yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi.

Kemudian, dari informasi yang dihimpun, sejak tahun lalu, Kemendagri telah meminta setiap pemerintah daerah menyiapkan anggaran pilkada serentak sebanyak 40 persen dari APBD 2023 dan 60 persen dari APBD 2024.