Banyak Politikus Lolos, Seleksi Calon Anggota BPK Dituntut Transparan

Jakarta, tvOnenews.com - Politikus Muda Partai Golkar Riko Lesiangi mendesak Kapolri, Jaksa Agung dan Ketua KPK mengawal ketat komisi XI DPR RI dalam menyeleksi calon anggota BPK RI. Riko berpendapat BPK bukan lembaga politik, BPK adalah lembaga negara yang independen sehingga harus bebas dari pengaruh politik. 

"Jangan sebagai alat membela kekuatan politik tertentu yang bisa berdampak kerusakan kelembagaan negara," katanya Rabu (10/7/2024).

Sebelumnya, pada 4 Juli pendaftaran seleksi calon BPK RI Periode 2024-2029 resmi ditutup. Dari sejumlah 76 orang setidaknya sembilan orang diantaranya tercatat sebagai anggota DPR RI aktif dan mantan anggota DPR RI dari partai politik yang akan memperebutkan lima kursi. 

Riko menduga jika kebanyakan yang terpilih politikus, maka bermunculan lagi perkara jual-beli hasil audit dengan menyogok menggunakan uang sebagai alat paling ampuh. 

"Sehingga penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga auditor BPK. Namun mekanisme seleksi anggota BPK di DPR sangat mengkhawatirkan prosesnya berlangsung tertutup tidak partisipatif dan pemilihan anggota BPK tidak ada proses checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif," katanya. 

Riko mengungkapkan fakta politik maraknya ajang transaksi politik mengakibatkan komisi XI DPR RI tidak optimal menjalankan fungsi dan tugasnya.

"Mereka para politikus yang berseragam BPK dengan mudah memanfaatkan audit untuk menjatuhkan lawan politik dan berpeluang besar mendapatkan dukungan kolega menggalang kekuatan politik. Politisasi ini harus segera dihindari dengan masuknya politikus pencari pekerjaan membuat marwah BPK kian terpuruk memprioritaskan kepentingan politik dari kompetensi dan integritas," ucapnya.

Sebelumnya, Komisi XI DPR RI telah menetapkan 75 nama calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI berdasarkan hasil rapat internal yang digelar 8 Juli 2024. (ebs)