Jakarta, tvOnenews.com - Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto optimistis pertumbuhan ekonomi di pemerintahannya bisa menembus hingga 8 persen.
Hal itu itu disampaikan Prabowo dalam acara “Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan White Paper OMP Beyond 2024, serta Penyampaian Hasil Proyek Strategi Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)”.
“Tadi Menko Perekonomian mengatakan kita optimis bisa mencapai lebih dari 5 persen pertumbuhan. Kalau saya lebih berani lagi kita harus berani menaruh sasaran yang lebih tinggi. Kalau saya optimis kita bisa mencapai 8 persen,” kata Prabowo di Hotel St. Regist, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2024).
Menteri Pertahanan itu juga berkelakar dirinya pernah taruhan dengan sejumlah menteri dari negara tetangga.
Prabowo mengaku taruhan kepada menteri tersebut di masa kepemimpinannya bisa membuat pertumbuhan ekonomi di RI mencapai 8 persen.
“Bahkan saya taruhan dengan beberapa menteri dari sebuah negara tetangga. Saya enggak sebut negara mana, banyak wartawan semua direkam,“ ungkapnya.
Dia menambahkan menteri tersebut akan mentraktirnya makan malam jika Prabowo berhasil menaikkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen.
“Sekali saja dalam 5 tahun yang akan datang kita mencapai 8 persen, mereka, they are going to buy me dinner, mereka akan beli makanan makan malam sama saya. Saya bilang, kalau kita mencapai 8 persen kamu harus beliin saya makan malam. Ya kita lihat aja lah,” tegas Prabowo.
Prabowo mengaku percaya diri Indonesia memiliki banyak kekayaan alam dan potensi yang sangat besar untuk meningkatkan ekonomi.
Meski demikian, hal itu harus dibarengi dengan efisiensi dan pengelolaan yang baik.
Selain itu, Prabowo menyebut pemerintah juga harus mengambil kebijakan yang masuk akal.
Ketum Partai Gerindra itu menuturkan Indonesia juga memiliki program proyek strategi nasional dan kawasan ekonomi khusus yang bisa meningkatkan pembangunan.
“Ambil kebijakan yang masuk akal dan kita harus bertekad untuk mitigasi kebocoran, mitigasi penyelewengan, mitigasi kebijakan kebijakan yang tidak menguntungkan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat,” pungkasnya.(saa/lkf)
Load more