Mendag Zulhas Sebut Satgas Impor Ilegal Pantau Gerak-gerik Importir Atau Distributor

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau dipanggil Zulhas mengatakan, fokus dari Satuan Tugas (Satgas) Impor Ilegal akan melakukan pengawasan dan memantau pergerakan importir atau distributor.

“Fokus pengawasan yaitu importir atau distributor, bukan ritel,” jelas dia, di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2024).

Adapun jenis-jenis barang yang akan diawasi oleh satgas adalah tujuh komoditas, yakni testik dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil yang sudah jadi.

“Pembentukan satgas ini untuk menciptakan langkah strategis dan pengawasan penanganan masalah impor,” tuturnya.

“Nanti melakukan inventarisasi permasalahan terkait dengan barang tertentu yang diperlukan tata niaga impornya,” sambung dia.

Sebagai informasi, Satgas ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 38 Ayat 1 bahwa pemerintah mengatur kegiatan perdagangan warga melalui kebijakan dan pengendalian di bidang ekspor dan impor.

Kemudian juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 tentang penyalahgunaan perdagangan, Pasal 139 Ayat 3 bahwa menteri mempunya wewenang melakukan pengawasan di bidang perdagangan di tingkat nasional.

Kemudian, satgas ini perlu menetapkan sasaran program dan prosedur kerja, melakukan pemeriksaan perizinan berusaha atau persyaratan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya, termasuk SNI dan pajak.

“Melakukan klarifikasi terhadap pelaku usaha terkait dengan dugaan pelanggaran, tentu tindakan hukum sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku,” tandas dia.

Pembentukan satgas ini telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 932 Tahun 2024.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mengatakan bahwa 11 anggota Satgas Impor Ilegal terdiri dari Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Hukum dan HAM, BIN, BPOM, Bakamla, TNI Angkatan Laut, Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan. (agr/dpi)