"Jadi, ukurannya adalah ketercukupan gizi. Ketercukupan gizi ini ditentukan oleh ahli gizi," kata dia.
Terkait dengan biaya yang dialokasikan, Hasan menyebut pihaknya juga masih menerima masukan dari berbagai pakar. Usulan-usulan itu pun masih didalami dan dikaji.
"Semua sedang dikaji dan diuji coba dengan sangat detail oleh Dewan Pakar. Sampai saat ini belum ada angka tertentu yang menjadi patokan sebab yang menjadi tolok ukur adalah ketercukupan gizi," kata dia.
Hasan juga menyebut tim saat ini juga mempertimbangkan keberagaman sumber pangan di berbagai daerah sehingga kemungkinan menu-menu makan siang bergizi gratis berbeda tergantung pada daerahnya.
Ia menegaskan bahwa ketercukupan gizi yang menjadi acuan utama tim dalam menyusun menu-menu itu juga mempertimbangkan ketersediaan bahan pangan di daerah sasaran.
"Di berbagai wilayah, untuk memenuhi standar gizi, jenis menunya berbeda-beda. Sesuai dengan ketersediaan bahan makanan dan jenis menu lokal di masing-masing tempat. Dari sisi harga, tentu juga akan berbeda-beda nilainya," kata Hasan.
Dalam kesempatan berbeda, Calon Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka juga membantah alokasi Rp7.500,00 per anak untuk program makan bergizi gratis.
Load more