Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwasanya pengguna judi online mengalami penurunan hingga 50 persen.
Akan tetapi, angka pasti penurunannya belum dirumuskan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Nanti PPATK mesti ditanyain, tapi dari paparan dan angka yang kita peroleh bisa setengahnya, 50 persen bisa turun, tapi kita maunya 0 persen," ujar dia, dalam konferensi pers di Gedung Kemkominfo, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2024).
Lebih lanjut, Ketua Projo ini menjelaskan apabila kecanduan judi online ini tidak dicegah negara dapat mengalami kerugian hingga Rp900 juta.
Maka dari itu, Kemkominfo terus berupaya melakukan pemblokiran situs judi online dan menutup rekening hingga e-wallet bandar judi online.
"Tadi saya sampaikan, dengan kita menutup 2,6 juta lebih situs judi online sekitar 6.700 lebih rekening bank dan e-wallet dan sebagainya, kita mampu menahan kecepatan judi online," ungkap dia.
"Ibaratnya gini, di tahun 2023 angkanya Rp327 triliun. Kalau kita diam aja di 2024 bisa (capai kerugian) Rp900 triliun. Hampir Rp3 triliun uang rakyat disedot, dengan kita lakukan (pencegahan) paling tidak mulai bisa turun dari angka tahun lalu," sambung dia.
Sebelumnya, PPATK mengungkap temuan ada ribuan wakil rakyat kecanduan main judi online. Temuan ini mendasarkan analisa lalu lintas transaksi rekening.
PPATK sudah mengantongi data lengkap para wakil rakyat yang memainkan aktivitas haram tersebut.
Ironisnya lagi, jumlah yang kecanduan main judi online itu mencapai lebih dari 1.000 orang.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan para wakil rakyat yang kecanduan judi online berasal dari berbagai jenjang.
Dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sampai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Nama dan indentitas tempat tinggal, nomor handphone ada dikantong PPATK.
“Nama, domisili, kediaman, nomor handphone, tanggal lahir, semua ada di sini lengkap. Dia transaksi di wilayah mana saja ada lengkap. Jadi kami ikut saja kalau dipanggil MKD atau kemudian harus dibuka di sini dalam forum tertutup,” ujar Ivan di Kompleks Senayan, DPR RI, Rabu (26/6/2024).
Menariknya lagi, jumlah transaksinya mencapai 63 ribu transaksi secara nasional, tapi khusus di DPR RI, DPRD se-Indonesia, saja jumlah transaksi mencapai angka 7 ribu. Total jumlah transaksi pun menyentuh angka ratusan miliar. (agr/muu)
Load more