Legislator PKB Sebut Pansus Haji 2024 untuk Selidiki Indikasi Korupsi, Bukan karena Dendam Pribadi Cak Imin ke Menag

Dia pun menyinggung Ketua Umum PBNU yang dinilai terlalu meremehkan seluruh fraksi DPR RI.

“Ketum PBNU terlalu meremehkan semua fraksi DPR RI yang mengusulkan dan menyetujui Pansus Haji,” tegasnya.

Luluk juga menyayangkan pernyataan Ketum PBNU yang menuding pembentukan Pansus Haji sebagai politisasi.

Padahal, kata dia, Pansus dibentuk untuk mengusut adanya indikasi korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024. 

“Kami menyayangkan politisasi Pansus Haji semata urusan pribadi Gus Muhaimin dan Menteri Agama sebagaimana disampaikan Ketua Umum PBNU,” jelas dia.

“Apalagi indikasi adanya rente, gratifikasi atau bahkan hal-hal lain yang mencederai penyelenggaraan haji 2024 perlu diselidiki lebih lanjut,” tambah Luluk.

Dia menambahkan PBNU seharusnya berpihak terhadap rasa keadilan dan kebajikan publik serta mendukung dibentuknya Pansus Haji agar ada perbaikan pada penyelenggaraan haji tahun berikutnya.