Panja Mafia Tanah Soroti 122 Kasus Konflik Pertanahan yang Ditolak Kementerian ATR BPN

Sebelumnya, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil dalam Raker bersama Komisi II DPR memaparkan data sepanjang tahun 2021 telah menangani sebanyak 751 kasus konflik pertanahan.

"Sebanyak 319 kasus di antaranya ditindaklanjuti, sedangkan 310 belum bisa ditindaklanjuti dan 122 kasus terpaksa tidak dapat ditindaklanjuti atau ditolak karena bukan kewenangan ATR BPN, melainkan kewenangan dari KLHK," katanya.

Disebutkan pula bahwa dari 319 kasus yang ditindaklanjuti, ditemukan di antaranya sebanyak 63 kasus mafia tanah.

Komisi II DPR juga mengagendakan raker kembali dengan Kementerian ATR/BPN pada tanggal 14 Februari 2022 untuk pendalaman atas pemaparan Menteri ATR BPN menyangkut penanganan masalah pertanahan dan tentang bank tanah.(Ant/Jeg)