Jakarta, tvOnenews.com - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menilai kebutuhan masyarakat akan kepemilikan rumah sangat tinggi. Sebab itu, kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2024 sebanyak 220 ribu unit Sudah tepat.
Ketua Bidang Infrastruktur, Tata Tuang, Properti, dan Perhubungan BPP HIPMI M.R Syarif Hasan menjelaskan, usulan kuota KPR FLPP kepada Pemerintah diajukan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). BP Tapera usul dalam Indikasi Kebutuhan Dana (IKD) Bendahara Umum Negara (BUN) FLPP.
Akan lebih baik lagi, jika usulan IKD BUN FLPP perlu memperhatikan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020.
Dengan mempertimbangkan permintaan masyarakat akan rumah murah berdasarkan data dari aplikasi Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) dan Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep).
"Menarik untuk didiskusikan, apakah usulan tersebut sudah menukil SiKasep dan SiKumbang? Setahu saya, Renstra PUPR tahun ini mencapai 220 ribu unit," tutur Syarif dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (31/7/2024).
Menurutnya, penting untuk mempertimbangkan tiga indikator tersebut. Dengan begitu, kebutuhan hunian bagi masyarakat bisa terealisasi dengan baik.
Kata Syarif, ada faktor lain yang perlu menjadi pertimbangan. Seperti tidak dilanjutkannya lagi program Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan berhentinya program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) di tahun 2023.
Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, Syarif menilai, seharusnya kuota FLPP justru lebih dari 220 ribu unit. Bahkan jika menimbang permintaan pada aplikasi SiKumbang dan SiKasep, kuotanya sekitar 300 ribu unit setahun.
"Bukannya malah kurang dari angka itu," sesalnya. Ini malah jadi 166 ribu unit pada tahun 2024. Kuota itu bahkan lebih rendah dari tahun 2023 yang mrncapai 229 ribu unit," sesal Syarif. (ebs)
Load more