Jakarta, tvOnenews.com - Buntut mundurnya Airlangga Hartarto dari Ketum Golkar, begitu membuat sebagian publik berpikir liar soal pengganti Airlangga sebagai Ketum Golkar.
Apalagi, poster-poster yang mengabarkan soal pengganti Airlangga dari Ketum Golkar berseliwiran di media sosial hingga media massa.
Ironisnya lagi, sebagian elite politik hingga pengamat politik menduga, bahwasanya mundurnya Airlangga dari Ketum Golkar ada campur tangan Istana dan Presiden Jokowi.
Opini liar itu pun cepat dimakan sebagian publik, hingga publik menerka-nerka sosok pengganti Airlangga sebagai Ketum Golkar.
Akan tetapi, sampai saat ini, pengganti Airlangga sebagai Ketum Golkar masih misteri.
Apalagi, saat menyatakan mundur, Airlangga malah berkunjung ke IKN bersama Presiden Jokowi dan jajaran menteri.
Gambaran ini pun membuat opini publik liar, sehingga publik kembali menduga adanya campur tangan istana terkait mundurnya Airlangga dari Golkar.
Namun isu dugaan itu langsung dibantah Istana, hingga istana beberkan peran Presiden Jokowi.
Kata istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayan, bahwa pengunduran diri itu pilihan pribadi Airlangga, tidak ada peran Presiden Jokowi.
Bahkan kata dia, bahwa tidak ada Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut campur dalam pengunduran diri Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar.
Selain itu, ia tegaskan, bahwa urusan itu ada di ranah internal partai.
"Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan Presiden," ujar Ari melalui keterangan tertulis, Senin (12/8/2024).
Ari mengatakan pengunduran diri itu tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan.
Airlangga dipastikan masih menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Airlangga pun akan ikut sidang kabinet perdana di Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut Ari, Airlangga sudah tiba di IKN sejak kemarin.
"Dari semalam sampai hari ini beliau mendampingi Bapak Presiden di Ibu Kota Nusantara," bebernya.
Sebelumnya diberitakan, Airlangga mengejutkan publik dengan pengunduran diri dari ketua umum Partai Golkar. Dia hanya berkata ingin menjaga keutuhan Golkar dengan pengunduran diri itu.
Golkar akan menunjuk pelaksana tugas ketua umum setelah keputusan Airlangga itu. Lalu pintu menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) pun terbuka.
"Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, bahwa munas luar biasa itu bisa terselenggara apabila ketua umum itu mengalami tiga hal," beber Doli dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Minggu (11/8).
"Pertama adalah apabila seorang ketum berhalangan tetap. Kedua terkena masalah hukum. Ketiga apabila ketua umum mengundurkan diri," pungkasnya. (aag)
Load more