PPI Sebut Ada 18 Paskibraka Putri Berhijab Dicopot Hijabnya pada Saat Pengukuhan di IKN

Dirinya mendesak Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) selalu penanggung jawab program Paskibraka untuk mengevaluasi kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. 

"Saya kira semua sepakat dalam hal ini tidak bisa dibenarkan, pemaksaan kehendak, pemaksaan keyakinan, bahkan melanggar nilai-nilai Pancasila yang sebenernya menjadi domainnya BPIP sendiri," tandanya. 

Sebelumnya, kontroversi pelepasan hijab kepada para Paskibraka Putri tuai protes dari para pengurus Paskibraka di tingkat Provinsi. 

Salah satunya datang dari PPI Sulawesi Tengah. Dimana salah satu perwakilannya yakni Zahra Aisyah Aplizya tidak mengenakan hijab pada acara tersebut. 

Hal itu membuat pengurus merasa geram dan mengecam atas kebijakan tersebut. Karena menurutnya itu merupakan pelanggaran Konstitus. 

"Kami menemukan pelanggaran konstitusi dalam upacara pengukuhan Paskibraka 2024 di IKN, di mana anggota Paskibraka putri asal Sulawesi Tengah yang berhijab tampil tanpa hijab," ucap Ketua PPI Sulawesi Tengah Moh Rachmat Syahrullah dalam keterangannya. 

Sementara itu rasa kekecewaan juga muncul dari Provinsi Aceh. Ketua Wahana Generasi Aceh (Wangsa), Jhony Howord, menilai makna kemerdekaan ini belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.