Polemik Larangan Gunakan Jilbab Anggota Paskibraka Putri, Ingrid Kansil : Hak yang Dijamin UUD 45

Minimal seperti tahun lalu, yang membolehkan para Paskibraka muslimah mengenakan hijab.

Wakil Sekjen Partai Demokrat ini mengatakan kejadian serupa tak boleh terulang. 

Bukan hanya menimpa paskibraka putri, tetapi untuk pegawai di seluruh kementerian/lembaga dan perusahaan. 

Karena jika ditinjau dari aspek manapun, kewajiban seorang muslimah harus ditunaikan tanpa peduli disuatu kementerian atau lembaga maupun perusahaan swasta. 

Terlebih, dasar negara kita justru menjamin hak warga negaranya, khususnya dalam keagamaan.

"Negara kita menjamin kebebasan beragama. Bahkan bunyi Pancasila sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu artinya, apapun yang diajarkan agama, boleh dilakukan, tanpa adanya larangan," tegas Ingrid.

"Bagi banyak wanita Muslim, berjilbab atau berhijab adalah melaksanakan perintah agama. Di mana menjalankan dan melaksanakan perintah agama adalah hak esensi mendasar yang bahkan dijamin haknya dalam UUD 1945," sambungnya. (raa)