Heboh Isu Jokowi Jadi Ketua Umum PDIP, Istana Membela: Presiden Taat Konstitusi

Jakarta, tvOnenews.com – Staf Khusus Presiden, Juri Ardiantoro, menyoroti serangan dan tuduhan yang terus diarahkan kepada Presiden Joko Widodo. Mulai dari tudingan perpanjangan masa jabatan, mengubah konstitusi untuk bisa menjabat tiga periode, hingga mengambil alih partai politik yang beberapa hari terakhir ramai dibicarakan. Ia menilai beragam tuduhan tersebut tidak terbukti. 

Juri menegaskan berbagai tuduhan kepada Presiden sama sekali tidak beralasan, terlebih saat ini Presiden sedang fokus menyelesaikan agenda-agenda penting pemerintahannya yang akan berakhir pada Oktober mendatang. 

"Kita semua sudah mendengar, membaca, dan menyaksikan berkali-kali bagaimana Presiden membantah tuduhan-tuduhan tersebut. Presiden taat hukum, presiden taat konstitusi, dan Presiden fokus bekerja untuk kemajuan negara dan bangsa ini," tegas Juri, di Jakarta, Kamis (15/8/2024). 

Menurut Juri, ada upaya rekayasa dan pabrikasi narasi insinuatif yang sistematis untuk menurunkan citra Presiden dan merusak tingkat kepercayaan masyarakat yang tetap tinggi terhadap kepemimpinan Jokowi.

"Saya menyebut ini upaya pabrikasi narasi insinuatif untuk men-downgrade Presiden dan terus-menerus berusaha merusak tingkat kepercayaan yang tetap tinggi di mata masyarakat. Pertanyaannya adalah, apa tujuan dari tindakan ini? Mengapa mereka tidak henti-hentinya melontarkan tuduhan-tuduhan tersebut?" ujarnya.

Meski demikian, Juri yang pernah menjadi Deputi Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Kantor Staf Presiden ini bersyukur masyarakat tetap memberikan kepercayaan kepada Presiden Jokowi untuk menyelesaikan masa jabatannya dengan baik. Ia juga berharap transisi dan keberlanjutan pemerintahan dapat berlangsung dengan lancar.

“Oleh karena itu, saya mengajak semua pihak, terutama para elit, untuk tidak membangun opini, narasi, dan spekulasi-spekulasi politik yang dapat memperlemah kohesi sosial masyarakat kita," tutupnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mewanti-wanti pihak yang ingin mengambil alih partai berlambang banteng moncong putih.

Pasalnya, PDIP merupakan partai militan di mana seluruh jajaran akan bergerak apabila ada yang mencoba mengintervensi kedaulatan partai.

"Itu adalah suatu bentuk militansi kami. Suatu bentuk totalitas kami di dalam mewujudkan Satyam Eva Jayate. Sehingga jangan main-main dengan PDI Perjuangan karena kami partai yang sah," kata Hasto di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis.

Selain itu, Hasto menegaskan bahwa PDIP adalah partai yang taat hukum, demokrasi, dan kebebasan pers. Oleh karena itu, dia mengingatkan semua pihak untuk menghormati kedaulatan rakyat.

"Terlebih ini bulan Agustus. Bulan yang mencerminkan suatu semangat untuk melawan hukum kolonial. Bulan yang mencerminkan pertaruhan jiwa dan raga agar rakyat Indonesia punya jiwa-jiwa merdeka," ujarnya.

"Karena itulah jiwa-jiwa merdeka ini tidak bisa dibungkam dengan cara apa pun," sambung dia.

Pria asal Yogyakarta itu juga menegaskan seluruh jajaran partainya akan menjaga muruah kedaulatan partai, terutama kehormatan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Di lain sisi, saat awak media menanyakan terkait pihak yang ingin mengambil alih partai berasal dari eksternal atau internal, Hasto tidak menjawab hal itu lebih rinci.

Dia justru menuturkan bahwa awak media sudah bisa merasakan adanya upaya untuk mengonsolidasikan kekuasaan.

"Ya teman-teman pers kan sudah bisa merasakan ada upaya untuk melakukan konsolidasi kekuasaan," pungkas Hasto. 

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengungkapkan alasannya batal pensiun menjadi ketua umum lantaran ada pihak yang ingin mengambil alih PDIP.

Hal itu disampaikan Megawati usai mengumumkan bakal calon kepala daerah yang akan maju pada Pilkada Serentak 2024 di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu.

Awalnya, Megawati mengatakan bahwa pada usianya yang saat ini menginjak 77 tahun, sudah seharusnya dia pensiun. Kendati demikian, dia masih diminta untuk menjadi Ketua Umum PDIP hingga tahun 2025.

Megawati membatalkan niatnya untuk pensiun lantaran mengetahui ada yang ingin mengambil alih partai dan mengatakan kondisi tersebut sudah gawat.

"Eh begitu dengar ini akan diambil, 'nih kayanya PDI Perjuangan'. Saya mau jadi ketua umum lagi. Keren apa tidak?" tanya Megawati. (ebs)