Isi Lengkap Pidato Presiden Jokowi Tentang RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan, Sampaikan Pembangunan Infrastruktur Sudah Indonesiasentris

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan pidato terkait RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 pada Jumat (16/8).

Selain itu, Jokowi juga membacakan nota keuangan terkait RUU tentang APBNU 2025.

Pidato itu disampaikan Jokowi dalam Sidang Paripurna DPR RI Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025.

Berikut isi pidato lengkap Presiden Jokowi terkait Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya:

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastyastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Prof. Dr. (HC) K.H. Ma'ruf Amin.

Yang saya hormati Ibu Dr Puan Maharani, Ketua DPR RI, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Yang saya hormati Bapak Dr Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI, beserta para Pimpinan dan Anggota Majelis Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Yang saya hormati Bapak La Nyalla Mattalitti, Ketua DPD RI, beserta pata pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Lembaga-Lembaga Negara.

Yang saya hormati Bapak Jenderal TNI Purn Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia.

Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan kepala lembaga pemerintahan.

Bapak Ibu, sebangsa setanah air, para hadirin yang saya muliakan

Kita patut bersyukur. Sebagai bangsa yang tangguh, Indonesia mampu menghadapi tantangan yang sangat berat selama 10 tahun terakhir, mulai dari pandemi Covid-19, gejolak geopolitik global, perang dagang dan berbagai ancaman krisis, serta perubahan iklim yang menimbulkan banyak bencana. Alhamdulillah, walau diterpa banyak tantangan dan ketidakpastian, kondisi politik dan ekonomi kita tetap stabil, bahkan mampu tumbuh secara berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu terjaga di kisaran 5,0%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan global yang sebesar 3,4%. Penambahan tenaga kerja baru sebanyak 21,3 juta pada periode 2015–2024. Rasio utang kita juga salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara G20 dan ASEAN. Di sisi lain, nilai ekspor Indonesia naik lebih dari 70%, mencapai 250 miliar dolar AS di tahun 2023. Neraca transaksi berjalan secara bertahap terus menguat dan Neraca dagang selalu mencatat surplus selama 51 bulan terakhir.

Indikator kesejahteraan masyarakat meningkat signifikan. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,8% di tahun 2024. Tingkat kemiskinan turun tajam menjadi 9,03% di tahun 2024. Angka kemiskinan ekstrem juga turun signifikan menjadi 0,83% di tahun 2024.

Selain itu, kita juga telah merasakan kemajuan pembangunan infrastruktur yang Indonesiasentris. Mulai dari jalan tol dan jalan nasional, bendungan dan irigasi, pelabuhan dan bandara, pembangunan IKN Nusantara, dan masih banyak lainnya.

Kita juga bekerja keras untuk membangun SDM yang unggul, berdaya saing, produktif, dan inovatif melalui reformasi pendidikan, transformasi sistem kesehatan, serta penguatan jaring pengaman sosial.

Bantuan pendidikan terus diberikan untuk masyarakat miskin dan rentan. Program Indonesia Pintar untuk pendidikan sekitar 20 juta siswa per tahun. Program KIP Kuliah dan Bidik Misi untuk pendidikan 1,5 juta mahasiswa. Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk pendidikan sekitar 45 ribu mahasiswa.

Selain itu, upaya perbaikan di sektor kesehatan juga menunjukkan hasil yang baik. Angka kematian bayi turun dari sebelumnya 27 per seribu kelahiran menjadi 17 per seribu kelahiran di tahun 2023. Angka prevalensi stunting turun dari 37 % menjadi 21,5% di tahun 2023.

Jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meningkat dari sebelumnya 133 juta menjadi 273 juta di tahun 2024. Di mana separuh dari jumlah tersebut adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah.

Ketua, Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya muliakan,

Ke depan, peran APBN harus kita manfaatkan untuk memperkokoh lompatan kemajuan sehingga Indonesia bisa keluar dari middle-income trap, yaitu dengan memanfaatkan bonus demografi, melanjutkan transformasi ekonomi, meningkatkan daya tarik investasi dan membuka lebih banyak lapangan kerja.

Sehingga, penyusunan RAPBN 2025 didasarkan pada asumsi dasar sebagai berikut. Inflasi akan dijaga pada kisaran 2,5%. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,2%, dan arena kondisi ekonomi global yang masih relatif stagnan, pertumbuhan ekonomi kita akan lebih bertumpu pada permintaan domestik sehingga daya beli masyarakat akan dijaga ketat, dengan pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, serta dukungan program bansos dan subsidi.

Pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan produk-produk yang bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor, yang didukung oleh insentif fiskal yang kompetitif dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal. Bauran antara fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan dijaga untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Nilai tukar rupiah diperkirakan akan berada di sekitar Rp16.100 per dolar AS, suku bunga SBN 10 tahun berada di 7,1%. Pemerintah akan selalu responsif terhadap dinamika moneter dunia. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berada pada 82 dolar AS per barel. Lifting minyak diperkirakan mencapai 600 ribu barel per hari dan gas bumi mencapai 1,005 juta barel setara minyak per hari.

Ketua, Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya muliakan,

Arsitektur APBN 2025 adalah pilar penting untuk menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sekarang ke pemerintah yang akan datang. APBN 2025 dirancang untuk menjaga ”Stabilitas, Inklusivitas, dan Keberlanjutan” untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kita harus terus melanjutkan reformasi struktural, menjaga kebijakan fiskal yang sehat dan kredibel, serta meningkatkan kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan. Desain belanja dan pendapatan serta pembiayaan perlu dirancang fleksibel, dengan menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian, dan mendukung keberlanjutan pembangunan dalam transisi peralihan pemerintahan.

Strategi kebijakan jangka pendek akan difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menguatkan kesejahteraan dan pemerataan antar-daerah. Makan Bergizi Gratis (MBG) diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM, dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Program Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel.

Kedua, program percepatan renovasi sekolah untuk meningkatkan akses, kualitas, serta link and match pendidikan dengan dunia usaha, serta pembangunan sekolah unggulan. Dan ekosistem pendidikan yang kondusif juga akan dikembangkan. Dan untuk mendorong produktivitas, menjaga pasokan, dan keterjangkauan harga pangan diperlukan penguatan lumbung pangan dan jaringan irigasi. Serta untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, diperlukan peningkatan pembiayaan rumah murah untuk rakyat dan peningkatan permodalan bagi UMKM.

Sedangkan untuk strategi jangka menengah diarahkan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang dilakukan melalui pertama, mewujudkan SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui pendidikan bermutu, makan bergizi gratis, dan renovasi sekolah, serta kesehatan berkualitas, dan perlindungan sosial.

Kedua, penguatan hilirisasi dan transformasi hijau untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi, yang rendah emisi, dan berorientasi ekspor.

Ketiga, meningkatkan inklusivitas dan berkeadilan, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata untuk seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Tanah Air Indonesia. Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur sebagai pendukung transformasi ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan, pangan, energi, dan konektivitas.

Kelima, pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. Keenam, peningkatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan melalui pemberdayaan dan peningkatan akses permodalan bagi UMKM. Ketujuh, penguatan pertahanan dan keamanan serta kemandirian pangan dan energi. Ke delapan penguatan nasionalisme, demokrasi, serta penghormatan dan penegakan Hak Asasi Manusia;

Ketua, Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

RAPBN 2025 juga menekankan pada optimalisasi pendapatan, belanja yang berkualitas, dan pembiayaan yang inovatif. Rasio perpajakan akan terus dioptimalkan untuk memperkuat ruang fiskal, dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan melindungi daya beli masyarakat.

Belanja akan dijaga benar-benar efisien dan produktif, agar selain mendukung program prioritas pemerintah, juga dapat menghasilkan multiplier effects yang kuat terhadap perekonomian. Inovasi pembiayaan yang fleksibel dengan kehati-hatian yang tinggi akan terus ditingkatkan melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), penguatan peran Lembaga Pengelola Investasi, serta pendalaman pasar keuangan.

Gambaran besar arsitektur RAPBN 2025 adalah sebagai berikut. Belanja negara direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun yang terdiri dari, belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun, dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun.

Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun, yang dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan serta perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset.

Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.

Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp197,8 triliun, atau 5,5% dari belanja negara untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.

Anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp124,4 triliun yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani.

Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN.

Anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp919,9 triliun untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antardaerah dan memperkokoh kerjasama antardaerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan akses dan kualitas layanan publik.

Ketua, Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun yang tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta keterjangkauan layanan publik.

Reformasi perpajakan akan dilanjutkan melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur.

Upaya peningkatan PNBP terus dilakukan melalui penggunaan teknologi untuk perencanaan dan pelaporan, penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset negara dan sumber daya alam, serta mendorong inovasi layanan.

Defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap PDB atau Rp616,2 triliun yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati.

Pemerintah terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, mendorong kebijakan pembiayaan skema KPBU, termasuk penguatan Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dan Special Mission Vehicle (SMV), serta peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan Usaha Ultra Mikro.

Tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 diharapkan dapat ditekan menjadi 4,5%–5%. Angka kemiskinan diturunkan dalam rentang 7–8%. Rasio gini dalam kisaran 0,379–0,382. Indeks Modal Manusia (IMM) pada level 0,56. Nilai Tukar Petani (NTP) ditingkatkan di kisaran 115–120. Nilai Tukar Nelayan (NTN) dijaga di kisaran 105–108.

Ketua, Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya muliakan

Demikianlah Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya. Besar harapan kami, pembahasan RAPBN tahun 2025 dapat dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan Indonesia yang Maju, Adil dan Makmur sesuai visi Indonesia Emas 2045.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya bagi kita semua dalam melaksanakan tugas dan amanah untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan Indonesia.

Dirgahayu Indonesia! Dirgahayu Negeri Pancasila! Merdeka!

Terima kasih,

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya. (ant/dpi)