Deddy juga mengatakan pencopotan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly adalah murni agenda politik untuk meloloskan UU MD3 dengan tiga tujuan.
Pertama, agar Partai Golkar yang sudah dalam kendali Jokowi dalam posisi kuat karena bisa menguasai legislatif dari DPR RI hingga Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
“Hal ini akan memudahkan Jokowi dalam mengatur peta politik nasional-daerah untuk mengimbangi kekuasaan Presiden terpilih sekaligus mengkerdilkan PDI Perjuangan,” jelasnya.
Kedua, untuk memudahkan Jokowi bagi-bagi jabatan bagi internal Partai Golkar nantinya.
Dengan demikian, gejolak internal Golkar bisa diredam.
Ketiga, melumpuhkan partai-partai politik yang akan melakukan Kongres/Munas/Muktamar sebelum Pilkada, agar takluk dan manut dalam Pilkada dan penyusunan personil pengurus periode berikutnya.
“Peran Menkumham sangat penting dalam pengesahan kepengurusan parpol sehingga jika tidak tunduk, beresiko tidak bisa ikut Pilkada atau tidak disahkan kepengurusannya,” bebernya.
Load more