Heboh Pencatutan NIK untuk Kepentingan Pilkada Jakarta, Heru Budi Pastikan Bukan Salah Pihak Pemprov Jakarta

Jakarta, tvOnenews.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan isu pencatutan NIK secara sepihak untuk memberi dukungan terhadap pasangan independen di Pilkada Jakarta 2024 bukan kesalahan pihak Pemprov Jakarta.

Heru mengaku sudah memastikan langsung kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Budi Awaluddin terkait isu pencatutan NIK.

Eks Wali Kota Jakarta Utara ini menyatakan urusan pencatutan NIK tersebut dapat dipertanyakan kepada KPU dan Bawaslu DKI Jakarta.

"Ini pertama kami serahkan kepada KPU dan Bawaslu. Di sini ada Pak Kadis Dukcapil, saya sudah kontak-kontakan dari tiga hari yang lalu," ujar dia di Jakarta, dikutip Selasa (20/8/2024).

"Dari kami data itu fix tidak ada kebocoran Pemprov DKI. Terkait dengan tadi saya tidak komentar. Itu urusan Bawaslu," tandas dia.

Sebelumnya, Bawaslu DKI Jakarta telah menerima sebanyak 253 laporan terkait pencatutan NIK untuk mendukung bakal calon perseorangan pada Pilkada Jakarta 2024, Dharma Pongrekun-Kun Wardana. 

"Data yang telah masuk paling banyak ke Bawaslu DKI dengan jumlah 165 laporan," kata Koordinator Divisi Humas, Data dan Informasi Bawaslu DKI Jakarta Quin Pegagan di Jakarta, Senin (19/8/2024).

Menurut dia, data tersebut terus diperbaharui setiap harinya dari lima kota dan satu kabupaten di DKI Jakarta jumlah warga yang telah melapor pencatutan NIK berjumlah 253 orang.

Dia mengatakan bahwa Bawaslu DKI membuka laporan bagi warga yang memang merasa tidak mendukung.

Namun, ketika ditelusuri ternyata bertuliskan mendukung bakal pasangan calon perseorangan atau independen. (agr/nsi)