Megawati: Mengingkari Putusan MK sama Artinya Pelanggaran Konstitusi

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menuturkan pihaknya akan menggelar rapat pimpinan (Rapim) dan rapat badan musyawarah (Bamus) untuk menentukan jadwal terbaru rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada.

Namun, Dasco menyebut DPR akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) jika RUU Pilkada belum disahkan menjadi UU hingga 27 Agustus 2024.

Tanggal 27-29 Agustus merupakan masa pendaftaran calon kepala daerah untuk Pilkada 2024.

"Kita kan akan tadinya memproduksi revisi menjadi undang-undang yang baru. Nah, seandainya dalam waktu pendaftaran itu undang-undang yang baru belum, ya berarti kan kita ikut keputusan yang terakhir, keputusan dari Mahkamah Konstitusi," kata Dasco di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024). (saa/ree)