Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ali Muhammad Johan memastikan akan mengawal realisasi sekolah swasta gratis pada tahun 2025. Menurutnya, sekolah swasta gratis ini menjadi solusi atas permasalahan pendidikan karena daya tampung sekolah negeri terbatas.
"Alhamdulillah telah ada kesepakatan antara DPRD DKI dan Dinas Pendidikan untuk merealisasikan pendidikan gratis mulai tahun 2025. Kita akan kawal terus hal ini agar masuk dalam pembahasan Rancangan APBD 2025 nanti," ujar Ali Muhammad Johan di Jakarta, Jumat (23/8).
"Saat ini, Disdik masih melakukan kajian secara komprehensif untuk mematangkan kebijakan sekolah swasta gratis ini, merealokasi anggaran yang tadinya untuk bantuan pendidikan KJP Plus sekarang untuk sekolah gratis, lalu menyinkronkan dan merevisi regulasi terkait sehingga tahun ajaran 2025/2026 bisa langsung diterapkan," katanya.
Untuk menyukseskan sekolah swasta gratis ini, politisi Partai Demokrat itu mengungkapkan sejumlah rekomendasi, seperti mendorong Pemprov DKI menganggarkan kebijakan ini pada APBD 2025, kemudian mendorong Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta agar segera membahas revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan sebagai dasar hukum pelaksanaan sekolah swasta gratis di tahun 2025.
"Selain itu, mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar mengalokasikan dan membuat nomor rekening baru Bantuan Operasional Sekolah Gratis serta meminta Dinas Pendidikan DKI bersama instansi terkait agar membuat linimasa dan mekanisme pelaksanaan sekolah gratis termasuk menyiapkan penyusunan perubahan keputusan gubernur terkait penetapan alokasi dana BOP dan agar eksekutif menyesuaikan RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) dengan implementasi kebijakan sekolah swasta gratis," tuturnya.
Terpisah, Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengungkapkan, akan ada 2.900 sekolah swasta di Jakarta dari tingkat SD, SMP, hingga SMA/SMK yang akan terkena kebijakan ini. Sekolah gratis ini akan mengambil dari alokasi dana KJP yang akan diimplementasikan pada Juli 2025 saat memasuki tahun ajaran baru.
"(Total anggaran) Masih kami dalami, angkanya sudah bisa menjangkau semua dari anggaran KJP itu. Dari Komisi E mendukung kebijakan ini dan dari anggaran juga cukup tersedia untuk dilakukan pemenuhan sekolah gratis di tahun 2025," katanya. (agr/dpi)
Load more