Jelang Pilkada Serentak 2024, DPP Partai Gerindra Mendadak Pecat Dua Ketua DPC di NTB, Ternyata Gegara Alasan Ini

Menurut Farin, proses pergantian ketua DPC Partai Gerindra merupakan hal yang biasa dan lumrah karena keputusan tersebut juga merupakan prerogatif DPP.

"Kalau Gerindra itu terbiasa langsung mencabut SK lama mengganti SK yang baru. Bunyinya menganulir SK lama dengan SK baru. Jadi, Gerindra itu tidak sama seperti partai lain karena ini partai komando. Semua proses pergantian sepenuhnya prerogatif DPP. Makanya ketika saya dilantik sebagai ketua DPC, saya juga tidak bisa berbicara periode sebab sewaktu-waktu bisa diganti," terangnya.

Farin menyatakan dalam proses penunjukan bakal calon hingga mendapatkan B1 KWK, semuanya sudah melalui proses dari tingkat bawah hingga atas. Tentu pertimbangannya itu ada subjektif, objektif dan politis.

"Seperti penjelasan Ketua DPD Gerindra NTB saat penyerahan B1 KWK, bahwa memang hanya satulah yang jatuh dalam sebuah keputusan ini. Namun, karena ini sudah menjadi keputusan, sudah melalui proses, pertimbangan diputuskan yang paling paripurna sehingga muncullah dalam bentuk B1 KWK yang sudah diserahkan," ucapnya.

Oleh karena itu, dia mengatakan ini sudah diputuskan melalui surat B1 KWK yang diperintah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, maka semua kader Gerindra di NTB, baik yang duduk di DPRD maupun tidak dan seluruh fungsionaris untuk mematuhinya dan memastikan kemenangan para bakal calon yang diusung Partai Gerindra.

Nurhidayah maju menjadi bakal calon bupati Lombok Barat tanpa didukung Partai Gerindra.

Nurhidayah maju berpasangan dengan Imam Kafali dengan diusung Partai Demokrat dan PPP.