Pemprov Sulbar Terapkan Program Makan Siang Bergizi Serentak di Setiap Sekolah pada 11 September 2024

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mulai menerapkan program makan siang bergizi di setiap sekolah di enam kabupaten di provinsi setempat.

Program makan siang bergizi ini dilakukan di setiap tingkatan pendidikan, mulai SD, SMP hingga SMA/SMK di enam kabupaten di Sulbar.

"Program makan siang bergizi tersebut mulai kita terapkan pada 11 September 2024, di enam kabupaten di Sulbar," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar Mithhar di Mamuju, Sabtu (31/8/2024).

Dinas Pendidikan Provinsi Sulbar saat ini terus melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten, TNI/Polri, dan instansi vertikal lainnya dalam mempersiapkan program tersebut.

"Ini atas arahan Penjabat Gubernur Bahtiar Baharuddin yang mengharapkan Sulbar lebih siap," ujar Mithhar. tvonenews

Pelaksanaan program makan siang bergizi itu sebagai bentuk kesiapan Pemerintah Provinsi Sulbar dalam mengantisipasi saat program tersebut mulai diterapkan pemerintah pusat, sehingga pada saat sudah berjalan, Sulbar sudah siap.

Dia juga mengaku sudah melakukan pertemuan dengan Pemkab Polewali Mandar untuk membahas persiapan program makan siang bergizi itu.

"Kami juga sudah bertemu dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Majene, selanjutnya ke Mamasa, kemudian ke pemerintah kabupaten lainnya," kata Mitthar.

Program makan siang bergizi gratis menjadi salah satu program andalan Presiden-Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Pemerintah telah membentuk Badan Gizi Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor: 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional sebagai perwujudan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

Pertimbangan pembentukan Badan Gizi Nasional untuk memenuhi gizi nasional dimana pemerintah perlu melakukan upaya untuk mengatur tata kelola tercukupinya konsumsi yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Badan Gizi Nasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, serta bertugas memenuhi gizi nasional.