LIVESTREAM
img_title
Tutup Menu
News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali
Apotek Kimia Farma Rencananya Akan Layani Vaksinasi Gotong Royong
Sumber :
  • tvOne

DPR Mengaku Kecolongan Pemerintah Buka Vaksinasi Covid-19 Berbayar

"Teman-teman di Komisi IX kaget, karena ini di luar pembicaraan dan kesepakatan antara Komisi IX dan Menkes," ungkap Emanuel Melkiades Laka Lena.

Senin, 12 Juli 2021 - 13:32 WIB

Jakarta - Komersialisasi vaksin di tengah pandemi Covid-19 yang tidak kunjung bisa teratasi di tanah air, menuai pro dan kontra. Komisi IX DPR RI bahkan mengaku kecolongan dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah yang membuka akses vaksin berbayar untuk individu.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena menyatakan, kebijakan pemerintah tersebut tidak pernah didiskusikan dengan DPR. Kebijakan yang sudah disetujui adalah vaksinasi gotong royong yang dibiayai oleh perusahaan, bukan individu.

"Dari awal yang kami tahu pemerintah Pak Jokowi kan vaksinasi di Indonesia ini adalah gratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalaupun ada yang berbayar itu adalah bantuan dari pemilik perusahaan untuk membantu pemerintah melalui vaksinasi gotong royong, tetapi pesertanya tetap tidak membayar, yang membayar perusahaan. Nah, ketika mendengar kemarin ada perubahan Permenkes terkait dengan vaksinasi gotong royong diperluas menjadi bersifat individual dan berbayar seperti ini, teman-teman di Komisi IX kaget, karena ini di luar pembicaraan dan kesepakatan antara Komisi IX dan Menkes," ungkap Emanuel dalam program Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne, Senin (12/7).

Kebijakan membuka akses vaksin berbayar bagi individu tertuang dalam perubahan peraturan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan Nomor 19 tahun 2021, tentang Pelaksanaan Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Peraturan ini merupakan perubahan Permenkes Nomor 10 tahun 2021.

Baca Juga :

Menurut Emanuel, pemerintah harus mempercepat program vaksinasi nasional dengan memperluas layanan vaksinasi gratis untuk rakyat. Ia pun menyangsikan niat pemerintah membuka akses vaksin berbayar untuk mempercepat tercapainya herd imunity atau kekebalan kelompok.

"Sampai saat ini tingkat partisipasi vaksinasi kita masih rendah. Lalu berbayar seperti ini kita perkirakan apakah benar bisa mempercepat? Kami justru tidak yakin dengan model semacam ini bisa mempercepat," tukasnya.

Vaksinasi berbayar ini dijalankan oleh PT Bio Farma dan PT Kimia Farma. Adapun vaksin yang digunakan adalah Sinopharm. Masyarakat yang ingin divaksin harus merogoh kocek Rp879.140 untuk menyelesaikan seluruh tahapan vaksinasi sebanyak dua dosis. Namun, Vaksinasi Gotong Royong untuk individu yang sedianya dibuka mulai hari ini, Senin (12/7) ditunda oleh Kimia Farma hingga batas waktu yang belum ditentukan. (mps/act)

Komentar
Berita Terkait
Topik Terkait
Saksikan Juga
Jangan Lewatkan
Jangan Salah Lagi Ini Urutan Zikir Usai Shalat Fardhu, Kata Ustaz Adi Hidayat Semakin Mengingatkan Allah SWT

Jangan Salah Lagi Ini Urutan Zikir Usai Shalat Fardhu, Kata Ustaz Adi Hidayat Semakin Mengingatkan Allah SWT

Setelah shalat tidak zikir dengan urutan tetap dianggap sah, namun Anda potensi untuk kehilangan amalan-amalan yang bisa menambah pahala. Simak penjelasannya...
Tak Tinggal Diam soal Vonis Bebas Ronald Tannur, KY Bakal Segera Usut Pelanggaran Etik Hakim Kasasi

Tak Tinggal Diam soal Vonis Bebas Ronald Tannur, KY Bakal Segera Usut Pelanggaran Etik Hakim Kasasi

Komisi Yudisial (KY) menegaskan bakal tetap mengusut dugaan pelanggaran (KEPPH) majelis hakim kasasi yang menangani perkara Ronald Tannur. Jubir KY sampaikan...
Ustaz Adi Hidayat Ungkap Kebiasaan Bersalaman Usai Shalat dalam Islam Tidak Wajib tapi Lebih Utamanya Ini

Ustaz Adi Hidayat Ungkap Kebiasaan Bersalaman Usai Shalat dalam Islam Tidak Wajib tapi Lebih Utamanya Ini

Mengutip ceramah Ustaz Adi Hidayat, soal hukum bersalaman atau berjabat tangan ketika selesai shalat berjamaah. Simak penjelasan lengkapnya, lebih utama yaitu..
Biodata Kependudukan Pengganti KTP Elekteronik Warga Binaan Untuk Salurkan Suara dalam Pencoblosan

Biodata Kependudukan Pengganti KTP Elekteronik Warga Binaan Untuk Salurkan Suara dalam Pencoblosan

Dukcapil Sulawesi Selatan serahkan Biodata Kependudukan pengganti KTP elektronik kepada 75 warga binaan di Lapas Makassar untuk memastikan hak pilih mereka.
Keponakan Megawati, Alwin Jabarti Kiemas Jadi Tersangka Judi Online Komdigi, Begini Respons Tegas PDIP

Keponakan Megawati, Alwin Jabarti Kiemas Jadi Tersangka Judi Online Komdigi, Begini Respons Tegas PDIP

PDIP buka suara berita soal keponakan Megawati Soekarnoputri, yakni Alwin Jabarti Kiemas yang ditetapkan sebagai tersangka kasus judi online. Begini katanya..
Bertemu Kepala BNN, Ketua MPR Ahmad Muzani Berani Sebut Penguatan Intelijen Perlu Diperkuat Hantam Peredaran Narkoba

Bertemu Kepala BNN, Ketua MPR Ahmad Muzani Berani Sebut Penguatan Intelijen Perlu Diperkuat Hantam Peredaran Narkoba

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mendukung upaya penguatan bidang intelijen sebagai salah satu instrumen untuk memberantas peredaran narkoba di tanah air.
Trending
Keponakan Megawati, Alwin Jabarti Kiemas Jadi Tersangka Judi Online Komdigi, Begini Respons Tegas PDIP

Keponakan Megawati, Alwin Jabarti Kiemas Jadi Tersangka Judi Online Komdigi, Begini Respons Tegas PDIP

PDIP buka suara berita soal keponakan Megawati Soekarnoputri, yakni Alwin Jabarti Kiemas yang ditetapkan sebagai tersangka kasus judi online. Begini katanya..
Anda Yakin Salam dalam Shalat pakai wa barakatu Sudah Benar? Ustaz Adi Hidayat Jelaskan Hukum dalam Islam

Anda Yakin Salam dalam Shalat pakai wa barakatu Sudah Benar? Ustaz Adi Hidayat Jelaskan Hukum dalam Islam

Sebagaimana dipahami, dalam melaksanakan shalat, tentu harus mengikut apa yang sudah diatur dalam agama Islam. Kata Ustaz Adi Hidayat agar shalat menjadi sah ..
Biodata Kependudukan Pengganti KTP Elekteronik Warga Binaan Untuk Salurkan Suara dalam Pencoblosan

Biodata Kependudukan Pengganti KTP Elekteronik Warga Binaan Untuk Salurkan Suara dalam Pencoblosan

Dukcapil Sulawesi Selatan serahkan Biodata Kependudukan pengganti KTP elektronik kepada 75 warga binaan di Lapas Makassar untuk memastikan hak pilih mereka.
Kementrian Komunikasi dan Digital RI, Pemprov Kaltara dan IJTI Dorong Pemberdayaan KIM di Kaltara

Kementrian Komunikasi dan Digital RI, Pemprov Kaltara dan IJTI Dorong Pemberdayaan KIM di Kaltara

Komdigi RI, DISKOMINFO Kaltara dan IJTI PENGDA Kaltara, Gelar Diskusi dan sosialisasi Pentingnya Pengembangan dan Pemberdayaan Komunitas Informasi Masyarakat.
Ustaz Adi Hidayat Ungkap Kebiasaan Bersalaman Usai Shalat dalam Islam Tidak Wajib tapi Lebih Utamanya Ini

Ustaz Adi Hidayat Ungkap Kebiasaan Bersalaman Usai Shalat dalam Islam Tidak Wajib tapi Lebih Utamanya Ini

Mengutip ceramah Ustaz Adi Hidayat, soal hukum bersalaman atau berjabat tangan ketika selesai shalat berjamaah. Simak penjelasan lengkapnya, lebih utama yaitu..
Bertemu Kepala BNN, Ketua MPR Ahmad Muzani Berani Sebut Penguatan Intelijen Perlu Diperkuat Hantam Peredaran Narkoba

Bertemu Kepala BNN, Ketua MPR Ahmad Muzani Berani Sebut Penguatan Intelijen Perlu Diperkuat Hantam Peredaran Narkoba

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mendukung upaya penguatan bidang intelijen sebagai salah satu instrumen untuk memberantas peredaran narkoba di tanah air.
Tak Tinggal Diam soal Vonis Bebas Ronald Tannur, KY Bakal Segera Usut Pelanggaran Etik Hakim Kasasi

Tak Tinggal Diam soal Vonis Bebas Ronald Tannur, KY Bakal Segera Usut Pelanggaran Etik Hakim Kasasi

Komisi Yudisial (KY) menegaskan bakal tetap mengusut dugaan pelanggaran (KEPPH) majelis hakim kasasi yang menangani perkara Ronald Tannur. Jubir KY sampaikan...
Selengkapnya
Viral