Pemerintahan Prabowo-Gibran Diharapkan Prioritaskan Penanganan Masalah Polusi Udara

Lebih lanjut, Ratna mengatakan pihaknya juga mendorong pemerintahan berikutnya untuk menggunakan data dan bukti ilmiah untuk menangani permasalahan ini.

Sebagai informasi, data dari BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa antara 2018 hingga 2022, penyakit pernapasan yang disebabkan oleh polusi udara telah menghabiskan biaya sebesar Rp18 triliun.

Hal itu menjadi bukti nyata bahwa polusi udara tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memberikan beban ekonomi yang signifikan.

"Kami juga mendorong pengambilan kebijakan berdasarkan data dan bukti ilmiah. Penanganan polusi udara menjadi krusial untuk mewujudkan Indonesia Emas karena berdampak terhadap kesehatan anak dan generasi mendatang," ujar Ratna.

Ratna mengungkapkan bahwa Bicara Udara akan mengajukan beberapa rekomendasi penting yang diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintahan baru.

"Di antaranya adalah peningkatan anggaran untuk perbaikan kualitas udara, penambahan alat sensor pemantau kualitas udara serta peningkatan koordinasi lintas batas untuk mengatasi polusi udara yang bersifat transboundary atau lintas wilayah," ucapnya.

Ratna juga mengapresiasi ke seluruh pihak yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ISF 2024, khususnya pada sesi tematik tentang kualitas udara.