Zaken Kabinet Prabowo Bisa Kurangi Jatah Kursi Menteri untuk Partai Koalisi, Demokrat Singgung Peran 'Kabinet Bayangan': Tidak Masalah

Lebih lanjut, ia juga menjelaskan bahwa partai politik modern, seperti Partai Gerindra dan Partai Demokrat, memiliki struktur yang lebih profesional.

"Di Gerindra maupun Demokrat, ada ketua-ketua bidang yang membidangi sektor-sektor seperti kelautan, perindustrian, kehutanan, pertanian, dan lain-lain. Mereka seperti kabinet bayangan yang memonitor berbagai isu. Selain itu, mereka memiliki latar belakang yang tepat untuk bidang-bidang tersebut," tambah Andi.

Maka jika memang Prabowo menerapkan Zaken Kabinet, hal itu seharusnya tidak menjadi masalah untuk partai-partai yang melakukan rekrutmen dagan baik dan menghasilkan kader-kader yang ahli di bidang tertentu.

Meskipun sistem parlementer seperti yang diterapkan di Malaysia dan Singapura menuntut semua menteri berasal dari parlemen, Andi menekankan bahwa dalam sistem presidensial seperti di Indonesia, presiden memiliki keleluasaan lebih besar.

"Dalam sistem presidensial, presiden bisa saja memilih orang yang nonpartai politik untuk masuk dalam kabinet, seperti di Kementerian Keuangan. Namun, partai-partai koalisi pasti memiliki ahli yang dapat diusulkan untuk posisi-posisi tertentu," jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan presiden terpilih. "Ini semua tergantung pada presiden terpilih nantinya," ujarnya.

Saat ditanya apakah Partai Demokrat khawatir dengan wacana zaken kabinet, Andi menjelaskan bahwa Demokrat tidak merasa terancam. Menurutnya, jika Zaken Kabinet yang diusung Prabowo dimaknai sebagai "the right man in the right place", maka tidak akan menimbulkan masalah bagi partai.