Potensi Hadapi Tantangan ke Depan, Kenaikan Anggaran pada RAPBN 2025 bagi Polri Dinilai Tepat

Jakarta, tvOnenews.com – DPR RI menyepakati kenaikan anggaran Polri sebesar 7,84 persen dari Rp117,41 triliun menjadi Rp126,62 triliun pada RAPBN 2025.

Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi menilai kenaikan anggaran bagi institusi Polri tak perlu diperdebatkan.

Pasalnya, kata Haidar, anggaran tersebut telah disetujui DPR RI melalui mekanisme dan perhitungan kebutuhan yang jelas.

"Perhitungan dan rincian kebutuhannya jelas. Sebelum disetujui, terlebih dahulu sudah dibahas bersama DPR. Jadi, kenaikan anggaran Polri tidak perlu dipermasalahkan," kata kata Haidar kepada awak media, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Haidar menuturkan kenaikan anggaran bagi Polri berdampak optimilisasi pelaksanaan fungsi dan tugas pokok Polri dalam menjalankan penegakan hukum, menjaga keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Ditambah, ia menilai dari jumlah anggaran sebelumnya dapat dipergunakan Polri secara baik dengan menampilkan mutu kinerjanya.

Hal itu dapat dilihat dari adanya sejumlah lembaga survey pada Tahun 2023 dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri mencapai 87,8 persen.

Sedangkan, pada pertengahan 2024, Polri menjadi lembaga penegak hukum dengan citra positif terbaik 73,1 persen mengungguli Kejaksaan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tidak masuk akal bila Polri dituntut bekerja maksimal dengan anggaran yang minimal. Perbaikan kinerja harus didukung dengan anggaran yang memadai," kata Haidar.

"Dengan demikian, kenaikan anggaran Polri selaras dengan kinerja yang semakin baik. Bahwa kemudian ada pihak yang mengatakan sebaliknya, mungkin berasal dari kelompok yang 12,2 persen sampai 26,9 persen. Itu wajar-wajar saja karena siapapun tidak mungkin memuaskan semua pihak," sambungnya.

Haidar menjelaskan seiring dengan torehan kinerja Polri yang semakin baik tentunya tantangan ke depan akan semakin berat.

Berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal Nasional, angka kriminalitas menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 33,13 persen. Dari 326.804 kasus tahun 2022 menjadi 435.086 kasus tahun 2023.

Peningkatan angka kriminalitas tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di kawasan Asia Tenggara, Benua Asia bahkan secara global di seluruh dunia.

Global Organized Crime Index mencatat, Indonesia menempati peringkat ke-21 dalam daftar negara dengan tingkat kriminalitas tertinggi di dunia. Indonesia mendapatkan skor 6,85 poin di tahun 2023 atau naik 0,48 poin dibanding tahun 2022.

Di tahun 2023, tingkat kriminalitas di Asia Tenggara naik 0,37 poin menjadi 5,82 poin. Sementara tingkat kriminalitas di Asia juga naik 0,17 poin menjadi 5,47 poin. Sedangkan tingkat kriminalitas global naik 0,16 poin menjadi 5,03 poin.

Menurut Haidar tren kriminalitas kawasan dan global yang cenderung meningkat berpengaruh terhadap angka kriminalitas nasional yang semakin bertambah.

"Di saat tantangan nasional dan global semakin berat, kebutuhan Polri dipastikan meningkat. Dalam situasi dan kondisi tersebut, kenaikan anggaran Polri menjadi sangat masuk akal," pungkasnya. (raa)