Soal RPMK IHT, Anggota DPR RI: Pemerintah Harus Pertimbangkan Dampak Hulu Hingga Hilir

Willy berpandangan, era ini merupakan zaman partisipatory dan kolaboratif.

Di mana seharusnya ketika membuat suatu kebijakan harus terbuka, dilakukan secara bersama-sama, dan harus menghasilkan triple win solution.

"Tidak hanya satu pihak yang dimenangkan, tidak hanya dua belah pihak yang dimenangkan, tetapi pihak pertama, kedua dan pihak ketiga secara strategis lingkungan yang harus dimenangkan juga, di konteks inilah triple win solution yang kita butuhkan bersama-sama," ucap Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI ini.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, Nurhadi mengingatkan Menteri Kesehatan untuk mempertimbangkan dampak sosial dari RPMK tersebut.

Terlebih, di tengah kondisi ekonomi nasional saat ini yang sedang tidak baik-baik saja.

"Jangan sampai, kalau RPMK ini tidak dikoreksi atau dievaluasi, maka selain akan menyebabkan kegaduhan di dalam negeri, ini tentu juga akan berpotensi sekitar 6 juta pekerja tereduksi dan menambah rentetan jumlah PHK," ungkapnya.

Sementara, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Yahya Zaini menegaskan, persoalan IHT tidak bicara mengenai industri besar, tetapi mengenai petani tembakau, buruh pabrik, tukang asongan, hingga pedang kaki lima yang mengantungkan pendapatannya di IHT.