"Sudah diingetin berbagai cara kan," sambung Sukamta.
Maka dari itu, Sukamta bertanya-tanya, sekiranya apa dalih menteri yang bertanggung jawab jika kebocoran data sudah menyasar seorang Presiden seperti ini.
"Enggak tahu, setelah Presiden datanya bocor, menterinya mau berkilah apa itu," katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan tanggapan terkait dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk data dirinya dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Jokowi mengatakan, dirinya sudah memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan mitigasi secepatnya.
"Saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya. Termasuk BSSN untuk mitigasi secepatnya," ujar Jokowi usai meresmikan jalan tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo segmen Kartasura-Klaten di Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024).
Menurutnya, kebocoran data tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di negara lain.
Load more