Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Pengamat Politik Angkat Bicara

"Jika Prabowo menghentikan penambangan karena alasan lingkungan, dia berisiko dicap sebagai anti investasi. Namun jika dia melanjutkannya, dia bisa dianggap tidak peduli terhadap kelestarian alam, menciptakan dilema politik yang sulit dipecahkan," ungkapnya.

Pieter Zulkifli mengingatkan kebijakan tambang pasir ini bukan hanya tentang ekonomi, tetapi juga dinamika politik.

Terlebih, izin yang dikeluarkan di akhir masa jabatan bisa mengundang berbagai konsekuensi.

Dia mengatakan Prabowo sebagai Presiden terpilih harus menghadapi tantangan besar terkait pengelolaan tambang tersebut.

Pieter Zulkifli mengamini penambangan pasir kerap kali melibatkan kepentingan ekonomi besar, yang sering bersinggungan dengan kekuasaan politik dan elit bisnis.

"Ada anggapan bahwa kebijakan ini bisa menjadi jebakan politik bagi Prabowo. Jika pemerintahannya nanti terpaksa menghentikan penambangan pasir karena dampak lingkungan yang parah maka Prabowo akan terlihat tidak pro investasi. Namun, jika dia membiarkannya, dia akan dianggap tidak peduli pada kelestarian alam. Ini adalah dilema yang tidak mudah dipecahkan dan bisa mempengaruhi citra politik Prabowo di masa depan," kata dia.

Di sisi lain, Pieter Zulkifli menyinggung soal respons Partai Gerindra tak lama kebijakan izin ekspor pasir laut diumumkan ke publik.

Menurutnya, pernyataan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang meminta pemerintah menunda kebijakan itu tidak lepas dari banyaknya masukan aktivis lingkungan yang menolak keputusan Jokowi membuka izin ekspor pasir laut. 

"Dia menegaskan bahwa Gerindra tidak ingin kebijakan ini merugikan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di pesisir dan bergantung pada ekosistem laut," kata dia.