Hasanuddin Wahid Tidak Terima Bawaslu dan KPU Anulir Keputusan Pemecatan Caleg DPR PKB: Ini Hak Kewenangan Partai

Jakarta, tvOnenews.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merespons putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1401 Tahun 2024.

Sebagaimana diketahui, KPU mengeluarkan surat keputusan (SK) Nomor 1401 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

SK tersebut diketahui tindak lanjut dari putusan Bawaslu Nomor 004/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Hasanuddin Wahid menilai KPU dan Bawaslu tidak dapat menganulir keputusan PKB dalam memecat Ach Gufron Sirodj dan Mohammad Irsyad Yusuf sebagai caleg DPR terpilih dari PKB

"Bagaimana bisa KPU dan Bawaslu menganulir hak dan kewenangan partai yang dilindungi oleh Undang-Undang dan AD/ART PKB soal pemberhentian anggotanya?," tegas Hasanuddin, dalam keterangan resmi, Minggu (29/9/2024).

Bagi PKB, ujar Cak Udin sapaan akrab Hasanuddin Wahid, Bawaslu telah membuat keputusan yang melampaui kewenangannya dan KPU seharusnya tidak perlu mengubah keputusan yang sudah ditetapkan, yakni SK Nomor 1349 Tahun 2024.

"Bagaimana mungkin dan apa dasarnya KPU menetapkan orang yang sudah diberhentikan dari PKB menjadi aleg terpilih?," ujarnya.