Rumah Dinas DPR Dicabut, Tapi Dapat Tunjangan Perumahan Segini, Pengamat Curiga Dilakukan Secara Diam-diam 

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota DPR-RI periode 2024-2029 kini tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas lantaran diganti dengan tunjangan perumahan yang terhitung sejak masa dilantik.

Peneliti dari Forum Masayarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formapi) Lucius Karus menilai bahwa DPR tetap diuntungkan karena tunjangan yang diberikan bisa lebih besar daripada yang dibutuhkan. 

"Itu artinya ada pembengkakkan anggaran untuk anggota DPR nanti sebulan bisa dapat ratusan juta," ujarnya pada TvOne, dikutip pada Kamis (3/10/2024).

"Sebagian besar anggota DPR itu udah punya rumah di Jakarta, gimana anggaran rumah ini nanti dipertanggungjawabkan," lanjutnya.

Menurutnya, hal seperti ini menunjukan bahwa pemerintah tidak transparan dalam memutuskan peraturan.

"Keputusan pergantian rumah dinas dengan tunjangan yang dilakukan secara diam-diam ini membuat kita merasa bahwa banyak hal yang tidak dibuka ke publik," ucap Lucius.

Periode kali ini tampak menarik karena terdapat aturan baru pada anggota DPR-RI, yaitu dengan diterbitkannya surat dari Sekretariat Jenderal DPR pada 25 September 2024 perihal penyerahan kembali rumah jabatan anggota.

Dalam surat tersebut, tertulis bahwa dari hasil keputusan rapat pimpinan DPR-RI dan Sekjen DPR RI pada 24 September 2024, anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak lagi diberikan fasilitas rumah jabatan anggota.

Dengan begitu, anggota DPR yang terpilih kembali maupun yang tidak terpilih, diminta untuk menyerahkan kembali rumah jabatan anggota DPR RI paling lambat tanggal 30 September 2024 kepada Unit Pengelola Rumah Jabatan dengan dilengkapi daftar barang inventarisnya.

Kendati demikian, sebagai gantinya anggota DPR-RI 2024-2029 akan diberikan tunjangan perumahan yang diberikan terhitung sejak dilantik. Namun, belum dijelaskan besaran tunjangan tersebut.

Kabar tersebut pun menuai tanggapan dari berbagai kalangan, salah satunya anggota DPR-RI 2024-2029 Agus Ambojiwa menyebut dirinya menyetujui apabila sesuai dengan kondisi keuangan negara.

"Kalau dianggap lebih efektif ya tentu kita prinsipnya anggota baru, menyetujui saja," tuturnya. (syi/iwh)